Iwan Darmawan
BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor perlu mengevaluasi perjanjian dengan pihak ketiga, yakni PT. Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI) terkait rencana optimalisasi Terminal Baranangsiang. Hal ini dikemukakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan (FH Unpak) Bogor, Iwan Darmawan SH. MH, kepada BOGOR-KITA.com, Selasa (17/3/2015) pagi.
“Perjanjian dengan PT PGI perlu dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” kata Iwan.
Dalam catatan BOGOR-KITA.com, kebijakan yang hendak diambil Pemkot Bogor terkait rencana optimalisasi Terminal Baranangsiang yang sudah terlantar selama kurang lebih tiga tahun, sampai saat ini belum jelas. Pemkot semula meminta PT PGI merivisi siteplan, sebagai respons atas protes kemanfaatan terminal bagi masyarakat setelah optimalisasi, terutama kaitannya dengan rencana membangun mal dan hotel mewah di dalamnya. Setelah revisi siteplan, pejabat terkait di Pemkot Bogor sempat mewacanakan pengosongan terminal Februari 2015. Namun, saat aktivis Komunitas Pengguna Terminal Baranangsiang (KPTB) berdialog dengan DPRD Kota Bogor, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto angkat bicara dan mengatakan, tidak ada pengosongan terminal dalam waktu dekat. (Baca: https://bogor-kita.com/index.php/menu-kota-bogor/908-walikota-tegaskan-tidak-ada-pengosongan-baranangsiang-februari-ini).
Iwan menilai, Pemkot Bogor memang perlu pertimbangan yang komprehensif dan holistik dalam menyikapi persoalan optimalisasi Terminal Baranangsiang, kerena prsoalan itu sangat krusial dalam berbagai aspek. Tarik menarik kepentingan tidak boleh mengorbankan hak yang paling esensi dari masyarakat, yaitu terkait kelangsungan hidup masyarakat banyak, karena terminal, untuk sebagian masyarakat, menjadi tumpuan hidup. Filosofis kehidupan ini harus diresapi oleh pemimpin khususnya Pemkot Bogor.
Selain itu, imbuh Iwan, setiap kebijakan, seyogyanya dikaji dan digodok secara matang dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait, terutama hak-hak dasar rakyat, harus didahulukan daripada hak-hak golongan-golongan tertentu. Iwan mengingatkan, pengkajian itu, jangan sampai mengarahkan hukum hanya berpihak pada pihak yang lebih kuat dan memiliki uang. “Karena itu perjanjian dengan PT PGI perlu dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, yuridis, psikologis, dan filosofis. Baru setelah itu bicara ekonomi dan efisiensi. Jangan dibalik, di mana faktor ekonomi dan efisiensi didahulukan, sementara faktor sosiologis, yuridis, psikologis dan filosofis, dikorbankan. Pemkot harus berani mengeluarkan peraturan daerah yang adil dan berpihak pada masyarakat, serta mengambil kebijakan yang tegas dan tidak pandang bulu, guna mencegah optimalisasi Baranangsiang hanya untuk kepentingan kaum kapitalis,” kata Iwan.
Penggemar musik ini kemudian menyitir Ronald Coase, seorang analis hukum ekonomi. Dalam teori Coase, jelas Iwan, dikatakan, setiap orang, masyarakat, korporat dan juga negara, boleh-boleh saja memaksimalkan keuntungan dan kekayaan, tapi harus diingat dua hal yaitu, etika dan keadilan. Karena itu, kebijakan pemkot di mana pun dan soal apa pun jangan menyimpang dari prinsip etika dan keadilan, karena hal itu merupakan komitmen dasar suatu negara hukum,” tandas Iwan.
Dalam kaitan ini, Iwan menilai, untuk sementara, optimalisasi Terminal Baranangsiang cukup direhab dan diperbaiki saja secara maksimal, sehingga fungsinya tetap sebagai terminal. Untuk menguji hal ini, Iwan sepakat dengan ide Yayasan Satu Keadilan yang menilai perlu menggelar seminar 'Bedah Publik Terminal Baranangsiang' yang diharapkan mampu memberikan informasi konfrehensif sekaligus memberikan masukan kepada Pemkot dan DPRD Kota Bogor untuk bersikap dan mengambil kebijakan tentang optimalisasi Terminal Baranangsiang. [] Boy
