BOGOR-KITA.com – Cukup berat tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor. Betapa tidak, kabupaten berpenduduk sekitar 6 juta jiwa ini, tercatat sebagai salah satu daerah pemilihan dengan daftar pemilih tetap mencapai lebih tiga juta pemilih dengan sebaran wilayah meliputi 40 kecamatan dari perbatasan Sukabumi sampai perbatasan Banten.
Jumlah surat suara mecapai 17 juta lembar, meliputi surat surat suara pilpres, Pileg DPR RI, Pileg DPRD Jabar, Pileg DPRD Kabupaten, dan Pileg DPD .
Tanggung jawab KPU Kabupaten Bogor cukup berat, karena daerah pemilihan ini merupakan daerah pemilihan bergengsi, karena kedua calon presiden dekat dengan Bogor. Prabowo berdomisili di Hambalang sedang Jokowi banyak di Istana Bogor.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor pun kini tengah ekstra melalukan pengawasan pendistribusian surat suara. Mereka harus memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan yang melekat selama proses distribusi logistik. Bahkan proses pelipatan hingga pendistribusian ke TPS-TPS juga diawasi.
“Pertama kami ingin memastikan jumlah surat suara yang dikirim sesuai dengan yang ada di berita acara yang kami terima. Kedua, kami memastikan pelipatan, pendistribusian dan memastikan jumlah yang rusak, intinya itu,” kata Ridwan kepada wartawan, di Cibinong, Rabu (27/2/2019).
Pada Selasa (26/2/2019), KPU Kabupaten Bogor kembali menerima logistik untuk Pemilu 2019. Surat suara yang dialokasikan untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bogor itu langsung diterima di Gudang KPU di kawasan pergudangan 3M, Cibinong.
Menurut Ridwan, sejauh ini distribusi logistik dan proses sortir lipat berjalan dengan baik. Apalagi, dalam pengawasannya, Bawaslu juga dibantu pihak kepolisian untuk pengamanan. Tak hanya itu, lokasi gudang yang digunakan untuk menyimpan dan melipat logistik pun dipastikan steril dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
“Ini prosesnya panjang, jadi pengawasan kita sifatnya melekat, mulai dari distribusi sampai pasca penghitungan, itu tetap dilakukan pengawasan,” tegasnya.
Sampai pada tahap akhir nanti, Ridwan memastikan semua anggota atau staf Bawaslu Kabupaten Bogor, juga Panwascam, PKD dan PTPS terlibat untuk melakukan pengawasan. “Kita harus memastikan pendistribusian logistik berjalan aman hingga ke tempat tujuan TPS-TPS di wilayah Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Sementara, dalam proses penyelesaian sortir surat suara DPRD Kabupaten Bogor ini, Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni mengaku tenggat waktu yang diberikan tidak berbeda jauh dengan pelipatan surat suara DPD. “Ya gak berbeda jauh. Kita terus berjalan,” kata Ummi. [] Admin/Pkr
