BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Lama Sekolah di Jawa Barat sekitar 8,9 tahun, sedangkan di Kabupaten Bogor 8,2 tahun, menjadi perhatian serius Anggota Komisi X DPR RI.
“Bagaimana ini, perlu ada satu hal yang mengatur mengenai hal tersebut, supaya bisa berjalan dan meningkat,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf saat berkunjung ke Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (9/12/2019).
Dede Yusuf yang mantan Wakil Gubernur Jabar melihat persoalan tersebut sebagai persoalan serius. Apalagi bila dikaitkan dengan meningkatnya Upah Minimum Regional di Jawa Barat.
Hal inipun sangat berdampak terhadap peningkatan pengangguran di Kabupaten Bogor.
Karena lulusan SD dan SMP langsung berpikir menjadi buruh, karena sudah membayangkan upahnya, tapi lapangan pekerjaan semakin berkurang, ini menjadi PR bagi kita semua,” jelasnya.
Menurut Dede Yusuf, penyebab banyaknya anak-anak tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ingin cepat kerja tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan melihat SMK apakah ada masalah dari keterbatasan sarana dan prasarana atau mungkin pola mengajar dan mungkin infrastruktur.
“Kita juga sudah melakukan diskusi banyak, guru pun tidak kompeten dalam ini, kita ingin tahu bagaimana keadaan sebenarnya,” ungkapnya.
Dede Yusuf mengatakan, kunjungan kerja ini membahas terkait isu-isu tertentu saja, salah satunya membahas mengenai dunia pendidikan di Kabupaten Bogor.
“Hari ini tentu isinya berbincang tentang isu pendidikan,” ungkapnya.
Untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, kata Dede Yusuf, salah satunya dengan membentuk para pendidik yang unggul.
“Nah kami ingin melihat perkembangan atau kondisi pendidikan vokasi yang ada di Bogor. Karena areanya adalah dunia usaha dan industri yang sangat besar,” ungkapnya.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan yang menerima kunjungan kerja anggota Komisi X DPR RI mengatakan kedatangan anggota DPR RI menjadi ajang curhat kami untuk banyak hal hal permasalahan yang perlu dibantu, dan perlu diperhatikan terkait persoalan sekolah di Kabupaten Bogor.
Visi misi Kabupaten Bogor salah satunya adalah bebas dan selesai dengan masalah kondisi bangunan sekolah SD, maupun SMP yang rusak.
“Untuk itu tentu harus adanya bantuan dari pemerintah pusat,” kata Iwan.
Kabupaten Bogor, imbuh Iwan, memiliki penduduk yang banyak dan besar mencapai 5.8 juta jiwa dengan 435 desa dan kelurahan, serta 40 kecamatan.
“Tentunya harus ada dorongan dari pemerintah pusat yang utama dalam hal ini DPR RI,” harapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Entis Sutisna berharap, dengan kunjungan kerja anggota DPR RI ini bisa membantu dalam hal kewenangan SMK maupun SMA.
“Karena kewenangan SMK dan SMA ini adanya di Provinsi Jabar, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ucapnya.
Dikatakan, di Kabupaten Bogor ada 12 program unggulan, yaitu dari Tata Busana, tata Boga, Kecantikan, Rias Pengantin, kemudian untara, Bahasa Inggris, Komputer, Otomotif, Pengobatan Tradisional, Siastu, Akupuntur, dan Baby Sitter.
“Walaupun ini belum merata dan belum maksimal, dan hanya beberapa lembaga kursus yang sudah kita latih, lulusannya harus nyambung dengan pekerjaan,” katanya. [] Admin/Diskominfo Kabupaten Bogor
