BOGOR-KITA.com, RUMPIN – Banyaknya izin usaha pertambangan (IUP) khususnya tambang galian C di wilayah Kabupaten Bogor, telah membuat beberapa kawasan hutan yang ada di wilayah tersebut rusak. Begitupun beberapa daerah aliran sungai (DAS) yang melintasi wilayah ini, nampak mengalami kerusakan. Hal inipun menjadi keprihatinan sejumlah kalangan, terutama para aktivis pemerhati kelestarian alam dan lingkungan hidup.
Sementara dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya mengatakan, memang harus ada kejelasan tentang izin usaha tambang. “IUP overload itu memangnya ada berapa? Mestinya berapa?,” ujar Kang AW sapaannya. Dia menambahkan, pada tahun lalu (2019-red), dirinya mendengar bahwa hanya ada 11 perusahaan yang mendaftarkan IUP ke Pemprov Jabar. “Kalau tidak salah hanya 11, selebihnya ilegal,” imbuh anggota DPRD Provinsi dari Dapil Kab. Bogor ini, Selasa (4/2/2020).
Asep Wahyu Wijaya memaparkan, bahwa, usaha tambang galian C secara administrasi perizinan merupakan kewenanganan Pemprov Jawa Barat melalui Dinas ESDM. Begitupun soal pengawasan dan pengendaliannya perlu dilakukan semua pihak terkait. Sementara untuk penegakkan hukum kepada perusahaan berizin (legal) namun ugal – ugalan, ataupun penegakan kepada usaha tambang tak berizin (ilegal) tentu dilakukan aparat penegak Perda dan penegak hukum dalam hal ini Polri. “Intinya penegakan hukum harus tegas. Skema tugas dan kewenangan setiap pihak harus kerjakankan sesuai proporsinya masing – masing. insya Allah beres kok,” pungkasnya.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, Meiki W. Paendong mengatakan, jika eksploitasi alam melalui usaha tambang yang minim pengawasan dan pengendalian tersebut tersebut terus dibiarkan, maka hal tersebut sangat berbahaya. Padahal info yang di dapat Walhi, izin usaha tambang galian C di Kabupaten Bogor sudah over load. []Admin
