BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Isu corona paling aktual saat ini adalah new normal, atau normal baru, atau di Jawa Barat dikenal dengan istilah adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Pemerintah Pusat sudah mengizinkan 136 daerah di Indonesia untuk mempersiapkan new normal, di mana 11 kabupaten kota di antaranya berada di Jawa Barat (Jabar). Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor tidak termasuk dalam 11 daerah tersebut. Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor saat ini menerapkan PSBB proporsional sampai tanggal 2 Juli 2020, sama dengan Jakarta yang menggunakan istilah PSBB transisi, dalam arti transisi menuju new normal. Tema new normal ini menjadi satu topik yang diangkat dalam Dialog Bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto di Radio Tegar Beriman, dengan host jurnalis senior Radio Tegar Beriman Mey Cresentya, Selasa (9/6/2020). Berikut transkrip dialog yang diperoleh BOGOR-KITA.com dari Radio Tegar Beriman. (Redaksi)
Pemerintah Kabupaten Bogor kini sedang mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru hidup berdampingan dengan wabah Covid-19. Apakah penerapan protokol kesehatan yang menjadi basis cegah penularan di era new normal dianggap sudah memadai?
Jangan lupa ada persyaratan yang harus kita patuhi sebelum masuk new normal. Yakni, harus memastikan transmisi covid-19 sudah terkendali. Kemudian kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan harus bisa mengidentifikasi, mengisolasi, melacak kontak dan mengkarantina.
Selanjutnya kita juga harus mengurangi risiko wabah dengan pengaturan yang ketat pada tempat rentan dan komunitas rentan seperti lanjut usia, kesehatan mental dan pemukiman padat penduduk, termasuk pencegahan di semua lini tempat kerja. Selain itu, yang paling penting adalah seluruh komponen masyarakat harus ikut berperan dan terlibat dalam mas transisi menuju new normal ini.
Berdasarkan persyaratan tersebut, rasanya kita lebih baik bersabar menunggu saat yang tepat untuk masuk ke normal baru demi menghindari bahaya kemanusiaan yang abnormal.
Salah satu yang hangat dipersoalkan terkait new normal adalah pembukaan sekolah. Dalam hal ini masyarakat meminta agar kegiatan sekolah sebaiknya dimulai ketika keadaan benar-benar sudah terkendali. Bagaimana DPRD Kabupaten Bogor merespon hal ini?
Yang pasti pemerintah harus mendengar masukan-masukan dari para pemangku kepentingan, yaitu para pendidik, orang tua, dan organisasi pendidikan sebelum membuka kembali sekolah sebagai bagian dari penerapan kebijakan new normal. Ini penting dilakukan agar pandemi covid-19 tidak berdampak kepada para pelajar dan kesehatan anak anak kita.
Kita harus tau bahwa protokol kesehatan new normal untuk sekolah sangat berbeda dengan protokol untuk mal, perkantoran, dan tempat publik lain. Apalagi untuk sekolah PAUD, di mana anak-anaknya masih kecil, naluri untuk bermain bersama teman-temannya sangat besar. Kami berharap agar pelaksanaan kenormalan baru terutama untuk sekolah harus dilakukan secara hati-hati.
Bagaimana dengan wacana pemberlakuan new normal atau kenormalan baru di sejumlah wilayah zona hijau? Hal ini perlu dipertanyakan, karena hingga saat ini penularan terus terjadi termasuk di Jabodetabek?
Jadi begini, wacana pemberlakuan new normal atau kenormalan baru di sejumlah wilayah zona hijau diperlukan kehati-hatian. Risiko kesehatan pun masih mengintai lantaran penularan virus masih terus terjadi, dan akan terus terjadi sebelum vaksin ditemukan sehingga kasusnya begitu fluktuatif.
Penetapan new normal harus jelas dan clear dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang kasus positifnya masih tinggi. Jangan sampai alih-alih new normal justru menuai badai.
Pemerintah tidak boleh sembarangan menetapkan new normal, perencanaan dan pentahapannya harus terukur baik kuantitatif maupun kualitatif.
Persoalan lain, apa wujud komitmen DPRD Kabupaten Bogor terhadap upaya penanganan pandemi corona di Kabupaten Bogor?
Langkah-langkah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan covid-19 terus kami lakukan melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti komisi-Komisi yang melakukan tugas-tugas pengawasan dengan mitra kerja pemerintah masing-masing. Selain itu ada berbagai langkah yang diambil baik sebagai kebijakan secara kelembagaan, maupun langkah konkret secara pribadi dari setiap Anggota DPR Kabupaten Bogor.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang juga bagian dari warga masyarakat, tentu punya kepedulian terhadap warga masyarakat, terutama terhadap mereka yang terdampak secara serius dengan adanya pandemi covid-19 ini.
Apa hikmah terbesar yang dapat kita ambil dari pandemi covid-19 yang terjadi di tanah air saat ini?
Secara keseluruhan pandemi corona ini memberi pelajaran penting bagi Bangsa Indonesia. Pertama, menumbuhkan kembali karakter gotong royong dengan solidaritas kebangsaan yang kuat.
Kedua, menguatkan pola keberagamaan yang subtansial penuh dengan kasih sayang, toleransi, dan semangat berbagi.
Sejauh ini masyarakat masih lemah dari sisi komitmen bersama menghadapi covid-19 ini. Untuk itu edukasi dan sosialisasi harus terus ditingkatkan. Jiwa gotong royong bangsa Indonesia sedang diuji, karena itu tidak boleh ada kelompok masyarakat yang egois dengan tidak mematuhi protokol kesehatan termasuk di masa PSBB proposional saat ini.
Apa saja yang menjadi prioritas yang dilakukan DPRD Kabupaten Bogor saat pemerintah fokus pada penanganan virus corona?
Alhamdulilah sampai saat ini DPRD Kabupaten Bogor tetap menjalankan tugas konstitutionalnya di tengah pandemi covid-19. Anggota DPRD yang rapat tetap menjalan rapat, dilaksanakan dengan protokoler covid di setiap komisi.
Kita punya protokol kesehatan saat rapat. Protokoler saat rapat itu diperlukan guna mencegah penyebaran covid 19. Namun tetap tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini juga yang mendorong banyak anggota dewan melakukan rapat dengan mekanisme virtual.
Sementara itu kerja kerja terkait penanganan covid 19 tetap dijalankan di komisi masing-masing agar apa yang dilakukan di DPRD Kabupaten Bogor bisa berjalan sebagaimana mestinya dan bersinegri dengan eksekutif dalam menjalankan tugasnya.
Saya menambahkan bahwa kerja penanganan covid-19, tidak hanya menjadi domain pemerintah dan DPRD saja, tetapi juga perlu ada sinergi yang baik antar masyarakat dengan masyarakat. Perlu ada gotong royong bersama untuk melawan virus ini.
Legislatif mempunyai 3 fungsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk penyampaian aspirasi masyarakat. Bagimana memastikan semuanya berjalan dengan semestinya di masa pendemi ini?
Harus diakui bahwa pandemi covid-19 ini membuat rutinitas di parlemen tidak berjalan seperti biasa. Namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi kami dalam bertugas. DPRD Kabupaten Bogor tetap menjalankan fungsinya baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan.
Kalau kita melihat peran pemerintah yang cukup strategis dalam penanganan covid-19 maka diperlukan suatu pengawasan agar pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Salah satu elemen yang dapat mengawasi kinerja pemerintah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) selaku lembaga representasi formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, DPR mempunyai 3 fungsi yakni legislasi anggaran dan pengawasan.
Dalam hal ini, kami perlu mengingatkan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBD dan kebijakan pemerintah. Dalam fungsi ini juga DPRD memiliki 3 hak, yakni hak interpelasi (bertanya), hak angket (menyelidiki), dan hak menyatakan pendapat.
Bagaimana DPRD Kab Bogor maksimalkan fungsi anggaran dan pengawasan secara transparan dengan menjamin realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 misalnya?
Realokasi anggaran pemerintah daerah untuk penanggulangan virus corona atau covid-19 tidak boleh ada penyimpangan maupun gagal terserap. Untuk itu kami pun tetap menjalankan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lain supaya dana itu tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan. Saya menegaskan jangan sampai ada yang menyalahgunakan dan mencari keuntungan di balik musibah ini.
Fungsi DPRD tetap berjalan optimal, kami tetap bekerja di tengah pandemi termasuk menjalankan fungsi pengawasan.
Peran ini sangat penting untuk menjamin hak rakyat dalam memperoleh perlindungan kesehatan.
Koordinasi dan pengawasan terus kami tingkatkan. Semua itu untuk memastikan agar program tepat sasaran, terarah dan efektif untuk menanggulangi wabah covid-19 di wilayah Kabupaten bogor yang sama sama kita cintai ini.
Bagaimana dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian rakyat di berbagai bidang dan sektor di luar soal pandemi di wilayah Kabupaten Bogor
Fungsi pengawasan juga tetap dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian rakyat di berbagai bidang dan sektor. Kami mencermati betul berbagai persoalan yang timbul di masyarakat atas pandemi virus corona yang melanda negeri ini, khususnya di Kabupaten Bogor. Fungsi pengawasan yang pasti akan lebih difokuskan pada dampak wabah virus corona di berbagai bidang dan sektor. [] Hari
