KAMMI Desak Pemkot Bogor Evaluasi Program Penataan PKL

BOGOR-KITA.com – BOGOR- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas IBN Khaldun (UIKA) melakukan aksi demo di depan Balaikota Bogor, Jalan Ir. H Djuanda, Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (16/10/19).

Dalam aksinya tersebut, mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan sejahterakan PKL kota Bogor. Bahkan mahasiswa juga melakukan teatrikal PKL yang sepi pembeli setelah direlokasi.

Mahasiswa KAMMI tersebut menuntut mengevaluasi program penataan pedagang kaki lima (PKL), mendesak Walikota Bogor memberi teguran kepada direksi PD PPJ yang telah mengeluarkan surat edaran penertiban PKL di depan blok B pasar kebon kembang tanpa memberi solusi, meminta PD PPJ memperhatikan pedagang binaan dengan memberikan tempat yang layak.

Ketua Umum KAMMI UIKA, Debi Firdaus mengatakan penataan dan pemberdayaan PKL merupakan salah satu dari enam skala prioritas Pemkot di periode Bogor di kepimpinan Walikota Bogor Bima Arya.

“Keberadaan PKL di Kota Bogor pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan perdagangan yang dilakukan PKL merupakan usaha ekonomi kerakyatan yang perlu pembinaan dan penataan dalam melaksanakan usahanya,” ucap Debi di sela aksi.

Namun, lanjut Debi di periode ke dua kepemimpinan Bima Arya, penataan PKL di Kota Bogor sedang di galakan, bahkan di beberapa titik PKL sudah mulai direlokasi. Menurutnya penataan PKL saat ini terkesan hanya kejar target. Pasalnya banyak pedagang yang mengeluh karena turunnya omset setelah di relokasi, karena tempat relokasi yang sepi pengunjung menjadi keluhan utama PKL.

“Kami mempertanyakan hasil kajian sebelum proses relokasi di jalankan. Karena relokasi yang sudah dilakukan saat ini dinilai gagal karena merugikan pedagang yang notabennya adalah pedagang kecil. Hal tersebut malah sama saja dengan membunuh PKL secara perlahan,” katanya.

Ia menambahkan dengan program penataan dan pemberdayaan PKL seharusnya pedagang di buat semakin sejahtera bukan malah merugi.

“Pemerintah harus mengevaluasi total progres yang sudah di jalankan, jangan sampai penataan PKL hanya sekedar kejar target selesai, namun pedagang kecil yang harus menanggung beban,” pungkasnya. [] Ricky



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *