BOGOR-KITA.com – Kepala Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Sulaiman mempertanyakan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) Bumbu, di Kampung Nagrak RT 01/RW 03, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja. Pasalnya, pihaknya tidak pernah mengeluarkan Izin lingkungan (hinder ordonantie) sebagai salah satu syarat dari terbintnya IMBG yang dikeluarkan Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor.
“Sepengetahuan saya setiap pengurusan IMB, harus didahului izin lingkungan (HO). Sebab, HO adalah hal pertama yang diperoleh terlebih dahulu sebelum menerbitkan IMB. Ini aneh, IMB tiba-tiba sudah terbit, sementara izin lingkungan tidak ada sama sekali. Ada apa di balik terbitnya IMB bangunan tersebut,” kata Sulaiman, kepada PAKAR, Senin (24/11)
Dikatakan Sulaiman lagi, jangankan mengeluarkan HO bagi bangunan yang katanya akan dijadikan gudang bumbu, tetapi dirinya juga tidak pernah menerima perwakilan dari perusahaan tersebut untuk memohon legalitas apapun.
“Aneh, jika IMB bisa keluar tanpa HO. Bagi saya, BPT tidak professional dalam hal ini. Atau benar yang ditulis media, ada mafia perizinan di Kabupaten Bogor,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Sukaraja, Suradi Supriyadi mengaku sudah menerima laporan adanya keluhan kades terkait perizinan gudang tersebut.
“Kita sudah cek ke lapangan. Betul, IMB-nya sudah ada, tapi pemiliknya berkilah HO sedang diurus. Ini emang aneh, di mana-mana, sebelum dibangun harus ada dulu izin lingkungan. Ini terbaik. Berarti memang patut dipertanyakan, ada apa di balik terbitnya IMB tersebut,” kata Suradi.
Menurut Suradi, Satpol PP Unit Sukaraja sudah menegur pihak pengelola, agar segera mengurus izin lingkungannya ke desa maupun kecamatan. “Sebab itu merupakan izin lingkungan merupakan persayatan awal yang diperoleh sebelum dikeluarkannya IMB oleh BPT,” tandasnya. [] Harian PAKAR/Admin
