Abdul Fatah
Ketidakharmonisan hubungan Pemkot dengan DPRD Kota Bogor lebih disebabkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor yang kurang piawai mengelola organisasi pemkot baik ke dalam maupun keluar.
Itu yang menyebabkan munculnya kesan tidak sejalannya pemikiran antara walikota dengan birokrasi. Itu pula yang diduga yang menyebabkan panasnya hubungan antara Pemkot dengan DPRD Kota Bogor. Sekarang ini terkesan tidak jelas kemana arah komuniksi atau manajemen organisasinya. Akibatnyanya, banyak kebijakan pemkot yang tidak terkomunikasikan secara tepat.
“Kerena itu, walikota dan wakil walikota harus mengevaluasi sekda. Kalau dibiarkan, jangan harap ada harmonisasi di internal Pemkot Bogor. Kota Bogor harus memiliki sekda yang cerdas dan lihai mengelola birokrasi dan komunikasi ke dalam maupun keluar,” kata Direktur LSM LEKAT, Abdul Fatah dalam siaran pers yang dikirim ke Redaksi BOGOR-KITA.com, Selasa (24/2/2015) malam.
Abdul Fatah juga menyorot komunikasi di legislatif Kota Bogor. “Kita sebagai masyarakat kecewa dengan ketidakdewasaan politik para anggota dewan dalam hal menyikapi kebijakan eksekutif yang dianggap tidak tepat. Dewan bukannya menjernihkan persoalannya, malah terkesan merecoki. Selain itu hubungan antara pimpinan dan anggota dewan terkesan tidak harmonis, sehingga terkesan berebut piring nasi, dan saling curiga mencurigai,” kata Fatah.
Saat ini, imbuh Fatah, masyarakat juga dipertontonkan perseteruan atau ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif, yang satu pakai gaya elitis, yang satu pakai gaya kampungan.
“Yang lucu ada kabar ada konsultasi antara legislatif dn eksekutif, tetapi ada pula interpelasi. Jadi ada kesan tidak paham interpelasi,” kta Fatah lagi.
Semua, ini sebut, fatah, berawal dari kinerja Sekda yang kurang maksimal. “Karena itu perlu dievaluasi kinerja sekda. Demikian juga DPRD harus introspeksi guna menciptakan suasana harmonis agar bisa mengawal pembangunan Kota Bogor. Ciptakan pola komunikasi legislatif dan eksekutif yang harmonis,” tandasnya. [] Admin
