Laporan Utama

DPRD Jabar: Pembahasan LKPJ Gubernur Momentum Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja

Komisi V  DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020 bersama mitra kerja komisi yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/4/2021). Dalam kesempatan tersebut, rapat kerja pembahasan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat.  (Foto : Rizky Ramdhani/Humas DPRD Jabar).
Komisi V  DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020 bersama mitra kerja komisi yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/4/2021). Dalam kesempatan tersebut, rapat kerja pembahasan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat.  (Foto : Rizky Ramdhani/Humas DPRD Jabar).

BOGOR-KITA.com, KOTA CIMAHI – Tujuan dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur adalah, untuk memuat serta memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program pemerintah daerah. Sehingga agenda pembahasan LKPJ Gubernur,  jangan hanya dijadikan sebagai agenda seremonial semata.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat usai memimpin Rapat Kerja Komisi V dengan agenda Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020 yang digelar di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/4/2021).

“Semoga (pembahasan) ini menjadi kebaikan bagi masyarakat Jawa Barat, jangan hanya ceremonial berlalu begitu saja tetap selalu ada evaluasi di setiap tahunnya,” ucap Achmad Ru’yat.

Baca juga  Hasil Liga Inggris Pekan ke-9: Pep Akui Mourinho Penantang Utama Liverpool

Soroti Program Kerja

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menyatakan, banyaknya kendala klasik yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti adanya realokasi anggaran yang mengakibatkan banyaknya program kerja yang tertunda.

“Banyak sekali program yang tertunda, bahkan ada banyak sekali potongannya lebih dari 50 persen. Tentu ini sangat menggangu kinerja dari perangkat daerah terkait,” katanya.

“Jadi kami melihat masih banyak hal yang harus kita kejar di tahun 2021 bahkan di tahun 2022,” imbuhnya.

Ia berharap, pada tahun selanjutnya Pemprov Jabar mampu mengejar program-program yang belum terealisasi. Sehingga hal tersebut akan menjadi, perhatian Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.

Baca juga  Bencana Datang Tanpa Permisi, Bupati Bogor Keluarkan Surat Edaran Kesiapsiagaan

Lebih lanjut pihaknya meminta, kepada jajaran dinas dapat lebih bekerja keras untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

“Harapanya di tahun berikutnya mohon perhatiannya, dari gubernur beserta jajaran untuk mengejar program-program yang belum terealisasi di tahun ini atau bisa dikatakan untuk lebih ngupdate lagi,” harapnya.

Terakhir Ia pun menekankan, dalam hal penganggaran perlunya dilakukan evaluasi sehingga fokus program dapat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD).

“Kemudian di tahun 2022 dalam penganggaran kita harus melakukan evaluasi, menyesuaikan dengan RPJMD dan fokus pada hal-hal yang memang masih harus kita kerjakan di masa tugas dari gubernur,” pungkasnya. [] Hari

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top