DPRD Kabupaten Bogor

DPRD Dilantik Agustus, Politik Kabupaten Bogor Kondusif atau Kembali Gunjang-Ganjing?

BOGOR-KITA.com – Anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2019 – 2024 dilantik Agustus 2019. Pelantikan ini melengkapi kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan yang dilantik 30 Desember 2018 lalu. Bupati baru, DPRD baru. Apakah Bupati baru dan DPRD baru akan melahirkan iklim politik kondusif, sehingga Bupati dan DPRD bisa bahu membahu membangun kembali Kabupaten Bogor, atau upaya pembangunan kembali Kabupaten Bogor akan kembali diganggu oleh gunjang ganjing politik seperti masa Bupati Nurhayanti dan Ketua DPRD Ade Jaro?

Membangun Kembali Kabupaten Bogor

“Membangun kembali” Kabupaten Bogor perlu diberi penekanan, karena selama 4 tahun terakhir atau sejak Nurhayanti dilantik menjadi Bupati Bogor tanggal 10 Maret 2015, pembangunan Kabupaten Bogor nyaris bisa dikatakan jalan di tempat.

Visi “Kabupaten Bogor Termaju” yang digariskan Rachmat Yasin pada periode kedua kepemimpinannya, terpeleset atau diplesetkan menjadi Kabupaten Bogor teu (tidak) maju-maju.

Plesetan itu tidak sekadar plesetan. Faktanya, jumlah orang miskin tak berkurang signifikan. Angka pengangguran tetap tinggi.  Jalan Poros Tengah Timur terbengkalai. Pembangunan jalan tembus Parung – Tegar Beriman dan sejumlah jalan lingkar yang pembangunannya sudah dimulai oleh Rachmat Yasin, mandek.

Ruas jalan yang rusak di sejumlah tempat menjadi keluhan meluas. Bahkan ada daerah di bagian timur Kabupaten Bogor mewacanakan ingin menjadi warga Bekasi, karena kesal jalan rusak tak kunjung diperbaiki.

Lampu penerangan jalan umum (PJU) minim. Jika pun ada, kondisinya memprihatinkan. Kesannya asal ada, redup, nyaris tak mampu memberikan penerangan sebagaimana mestinya.

Kondisi lampu penerangan jalan yang apa adanya itu, bukan hanya terjadi di Jalan Bogor – Jakarta, tetapi juga di Jalan Tegar Beriman yang merupakan jantung pemerintahan Kabupaten Bogor yang sehari-hari dilalui oleh seluruh pejabat tinggi termasuk bupati. Jalan sepanjang tiga kilometer itu bahkan sempat dibiarkan berlubang di sejumlah titik.

Tidak perlu diurai satu persatu objek pembangunan yang terbengkalai selama empat tahun terakhir, sebab sudah dibuktikan sendiri oleh silpa besar yang mencapai rata-rata Rp 1 tiliun dalam tiga tahun terakhir.

Gunjang-ganjing Politik

Apa yang menyebabkan pembangunan Kabupaten Bogor terbengkalai selama empat tahun terakhir? Tidak elok menuding orang perorang. Namun, satu hal pasti adalah bahwa selama empat tahun terkahir, Kabupaten Bogor dilanda gunjang-ganjing politik tak berkesudahan. Gunjang-ganjing itu bukan karena perebutan kekuasaan, melainkan lebih karena masalah like and dislike.

Gunjang-ganjing politik itu awalnya dipicu oleh tarik menarik politik terkait posisi  wakil bupati yang kosong setelah Nurhayanti diangkat menjadi bupati mengantikan Rachmat Yasin.

Fatsunnya, penentu utama wakil bupati adalah partai pemimpin koalisi yang mengusung Rachmat Yasin – Nurhayanti pada Pilkada 2013, yakni PPP yang ketika itu menyodorkan kadernya yang juga Ketua DPW PPP Jabar, Ade Yasin.

Tidak kurang Menteri  Dalam Negeri Tjahyo Kumolo sudah mengeluarkan pernyataan terkait fatsun politik itu.

Tetapi apa yang kemudian terjadi? Politisi Kabupaten Bogor tampaknya tak megenal apa yang disebut fatsun politik. Maka berbagai argumen politik dimunculkan untuk menghalangi Ade Yasin menduduki kursi Wakil Bupati Bogor.

Tarik menarik berlangsung berkepanjangan sampai akhirnya PPP melupakan kursi wakil bupati, yang berujung kosongnya kursi wakil bupati sampai habis masa jabatan Nurhayanti tanggal 30 Desember 2018.

Sejak PPP melupakan kursi wakil bupati dan mempersiapkan Ade Yasin maju dalam pilkada, gunjang-ganjing politik tak berhenti. Posisi wakil bupati yang kosong, tetap eksis sebagai isu politik yang terus menerus digoreng entah oleh siapa.

Isu wakil bupati baru mulai redup setelah Ade Yasin secara resmi menyatakan diri mencalonkan diri sekitar dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada serentak yang digelar 27 Juni 2018.

Naas bagi rakyat Kabupaten Bogor, gunjang-ganjing politik tak juga berhenti. Politisi Kabupaten Bogor sibuk mempersiapkan diri, merajut koalisi, memilih pasangan dan menebarkan pernyataan-pernyatan politik negatif.

Pilkada serentak kian dekat. Politik Kabupaten Bogor kian gunjang-ganjing. Dua kubu utama, yakni kubu Ade Yasin (PPP) dan kubu Ade Jaro (Partai Golkar) terus saling intip.

Masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, tiba. Muncul lima pasang calon. Pertama, pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan yang didukung koalisi PPP, Gerindra, PKB  (16 kursi DPRD). Kedua, pasangan Ade Ruhendi – Ingrid Kansil yang diusung Golkar, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, PKPI, Partai Berkarya – (24 kursi DPRD). Ketiga, pasangan Fitri Putra Nugraha- Bayu Sjahjohan diusung koalisi PDIP, Hanura (10 kursi DPRD). Kempat pasangan Ade Wardhana Adinata-Asep Ruhiyat (Inpenden) dan kelima pasangan Gunawan Hasan-Ficky Rhoma Irama (Independen).

Gunjang-ganjing politik terus terjadi. Persaingan antara kubu pasangan Ade Yasin – Iwan Setiawan dan kubu pasangan Ade Jaro – Ingrid Kansil mengerucut dan membelah masyarakat Kabupaten Bogor menjadi dua kubu utama. Jelang pencoblosan, gunjang-ganjing politik bahkan kian panas oleh kampanye negatif.

Ade Yasin – Iwan Setiawan akhirnya keluar sebagai pemenang pilkada serentak 27 Juni 2018.

Tetapi, gunjang ganjing politik belum kunjung berhenti. Kubu Ade Jaro – Ingrid Kansil menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggagalkan kemenangan Ade Yasin-Iwan Setiawan.  MK menolak gugatan kubu Ade Jaro, tetapi gunjang-ganjing belum juga berhenti.

Setelah Ade Yasin – Iwan Setiawan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, kubu Ade Jaro masih terus bergerak. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong. Setelah ditolak, kubu Ade Jaro belum juga berhenti, mereka menyatakan menempuh upaya hukum banding.

Pemilu 2019 usai sudah. Sebanyak 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2019 – 2024 yang terpilih pada Pemilu Legislatif 17 April 2019 lalu, akan dilantik Agustus mendatang.

Pelantikan anggota DPRD ini akan melengkapi pelantikan Bupati dan waki Bupati tanggal 30 Desember 2018 lalu. Suasanya baru, karena Bupati dan waki Bupati baru, DPRD baru  walaupun di antara 55 anggota DPRD itu terdapat sejumlah wajah lama.

Mengacu pada gunjang-ganjing politik yang terjadi salama empat tahun terkahir, maka layak diajukan pertanyaan, apakah tampilnmya Bupati/ Wakil Bupati baru dan DPRD baru akan menjadi awal terjadinya suatu kebaruan di pemerintahan Kabupaten Bogor?

Apakah kebaruan itu akan menjadi awal pembangunan kembali Kabupaten Bogor, di mana bupati/wakil bupati bahu membahu bersama DPRD  membangun kembali Kabupaten Bogor setelah jalan di tempat selama empat tahun terakhir?

Atau pembangunan Kabupaten Boor akan kembali terganggu oleh gunjang ganjing politik dengan isu lama atau isu baru lainnya? Mata rakyat Kabupaten Bogor  tertuju ke Cibinong.

[] Petrus Barus, Pemimpin Redaksi  BOGOR-KITA.com



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *