BOGOR-KITA.com – Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Kesehatan Masyarakat satuan kerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menggelar acara Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 2016. Acara bertempat di Sahira Butik Hotel, Jumat (19/08/2016).
Workshop yang mengundang 180 peserta ini bertujuan meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan kemandirian dari individu dan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Peserta juga diarahkan untuk mengubah kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi dengan mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat.
Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengatakan, menjadikan masyarakat Kota Bogor sehat jasmani dan rohani merupakan wujud misi pertama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Tak hanya dua hal tersebut, dorongan nilai-nilai moral agama dan nilai-nilai kebangsaan pun turut dilakukan agar menjadi kesatuan yang utuh.
“Upaya pelayanan kesehatan masyarakat merupakan hal yang tidak boleh berhenti alias harus berkelanjutan agar masyarakat tidak sakit,” ujarnya.
Usmar menuturkan, promosi kesehatan di daerah harus disinergikan dengan program-program yang ada di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Selain adanya program promosi kesehatan, diperlukan juga agen atau kader di setiap wilayah yang turun langsung ke lapangan. Sehingga tujuan promosi kesehatan untuk memberdayakaan masyarakat miskin agar sehat jasmani dan rohani dapat dicapai.
“Pemkot Bogor melalui APBD-nya telah menjalankan amanat anggaran kesehatan sebesar Rp 230 miliar yang tersebar melalui program di Dinkes, BPMKB, Puskesmas dan lain-lain,” terangnya lagi.
Sementara itu Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor Nia Nurkania mengatakan, workshop pelaksanaan Promkes dilakukan di 20 kabupaten/kota di 16 provinsi. Provinsi Jawa Barat diwakilkan dengan Kota Bogor dan Kabupaten Garut. Workshop dilakukan tidakm lain untuk mengkoordinasikan program Promkes dari Kementerian yang terintegrasi dengan Komisi IX DPR RI kemudian ke daerah.
“Di setiap daerah kan pasti terdapat kendala dalam melakukan Promkes mulai dari SDM dan pendanaannya. Harapan kami dengan adanya workshop yang turut menghadiri anggota komisi IX DPR RI Djoni Rolindrawan, Kepala Bappeda, Kepala Dinkes dan pengguna kesehatan lainnya bisa bersama-sama bersepakat dalam membangun kesehatan di masyarakat,” pungkas Nia. [] Admin
