Tanya jawab usai peluncuran Korsugah 2015
BOGOR-KITA.com – Kota Bogor mendapat kehormatan sebagai tempat pelucuran Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi. Seremoni peluncuran berlangsung di Ruang Rapat III Balaikota Bogor, Rabu (15/4/2015), dihadiri Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto,
Wakil Walikota Usmar Hariman, Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono, Pimpinan KPK Zulkarnain, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Acara dirangkai dengan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi antara Pemkot Bogor dengan KPK dan tanya jawab dengan nara sumber yang terdiri dari Komisioner KPK Zulkarnain, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi itu sendiri diluncurkan tiga tahun lalu. Produk kerja sama KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, selain menindaklanjuti pelaksanaan Korsupgah periode sebelumnya, juga difokuskan pada evaluasi pengelolaan APBD tahun anggaran 2014/ 2015 di 33 provinsi.
Dalam penjelasannya, Zulkarnain mengemukakan, pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) sangat perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional
Dalam Korsupgah 2015, pemantauan akan difokuskan pada dua hal yakni pengelolaan dana hibah dan bansos, serta pengadaan barang dan jasa pada bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. ”Selain itu, kegiatan ini juga fokus pada kepentingan nasional terutama bidang ketahanan pangan dan pendapatan pada pemkot/pemkab tahun anggaran 2014/ 2015,” lanjut Zulkarnain
Sebagai kelanjutan dari Korsupgah tahun sebelumnya, Zulkarnain mengatakan pemda perlu didorong untuk menyusun tindak lanjut hasil Korsupgah 2014. “Harus sudah timbul kesadaran dari kepala daerah, civil society organization (CSO), dan insansi terkait terhadap masalah yang ada dan keseriusan untuk memperbaiki,” katanya. [] Admin
Jhatumbnail
Jhatumbnail
