Dekan FEB Unpak: KEK Lido Diharapkan Memberi Multiplier Effect
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menyetujui MNC Lido City jadi kawasan ekonomi khusus (KEK). Puluhan triliun investasi yang masuk ke kawasan seluas 2000 hektar yang terletak di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor itu.
“Investasi yang sangat besar untuk mendirikan destinasi wisata terpadu ( integrated tourism destination), ini tentu diharapkan memberi multiplier effect bagi pertumbuhan sektor sektor lainnya,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan (FEB Unpak) Bogor, Dr Hendro Sasongko kepada BOGOR-KITA.com, Rabu (17/2/2021).
Hendro menekankan multiplier effect, karena tidak bijak jika proyek itu hanya mempertimbangkan upaya pertumbuhan ekonomi tanpa upaya memperbaiki disparitas kesejahteraan dan keadilan.
Hendro mengawali pendapatnya dengan memaparkan situasi pariwisata.
Dikatakan, Data BPS menunjukkan, kontribusi sektor pariwisata masih dalam kisaran satu digit, namun trend-nya meningkat selama periode 2010 – 2019, dan puncaknya pada tahun 2019 yang mencapai 4,7%.
Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 menjadi alasan utama kontraksi pertumbuhan sektor ini yang diestimasi menjadi sekitar 4,1%, dan sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa pulih kembali karena keterkaitan dengan banyak subsektor, serta tentunya efektivitas vaksinasi yang sudah mulai dilaksanakan.
Kita tahu bahwa sektor pariwisata ditopang oleh beragam subsektor, meliputi antara lain, akomodasi, transportasi, industri makanan dan minuman, serta ekonomi kreatif.
Kita tahu pula bahwa sektor pariwisata sangat melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar dalam berbagai subsektor tadi, sehingga jelas sektor ini melibatkan banyak pelaku usaha dan tenaga kerja.
Untuk wilayah Bogor Raya yang memiliki destinasi wisata beragam, khususnya wisata alam, didukung oleh infrastruktur yang cukup baik serta letak geografis yang relatif mudah dijangkau dari Ibukota, tentu wajar jika pembangunan pariwisata menjadi salah satu program unggulan daerah. Saya pikir konsep green tourism dapat dijadikan tagline dalam program pembangunan pariwisata.
Terkait dengan mega proyek MNC Lido City yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai KEK Pariwisata, kita perlu menilai dari beberapa sudut pandang.
Dari sisi pertumbuhan sektor pariwisata, jelas proyek ini diharapkan memberi nilai tambah ekonomi bagi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
Investasi yang sangat besar untuk mendirikan destinasi wisata terpadu ( integrated tourism destination), tentu diharapkan memberi multiplier effect bagi pertumbuhan sektor sektor lainnya. Ketersediaan Tol Bocimi memungkinkan akses transportasi yang cepat dan nyaman, juga memberi banyak pilihan koneksi dengan destinasi wisata lain, seperti Puncak, Pelabuhan Ratu, Geopark Ciletuh, Situs Megalitik Gunung Padang, bahkan destinasi wisata di Kota Bogor sendiri. Dapat dikatakan, proyek ini menjadi booster pertumbuhan sektor pariwisata.
Tapi perlu diingat, tidak bijak jika hanya mempertimbangkan upaya pertumbuhan ekonomi tanpa upaya memperbaiki disparitas kesejahteraan dan keadilan.
Sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Menko Perekonomian, bahwa MNC Lido City tergolong proyek premium yang diharapkan mampu menghasilkan devisa bagi negara. Artinya, proyek ini adalah proyek eksklusif. Theme Park kelas dunia, resor super mewah dan movieland sekelas Hollywood, dengan menggandeng mitra sekaliber Donald Trump, sangat jelas menunjukkan eksklusivitas peruntukannya.
Menurut saya, skema ini sah sah saja, sepanjang terjadi peluberan pertumbuhan pada sektor sektor lainnya, pada pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif, pada kesejahteraan masyarakat daerah. Saya ingat “U-Hypothesis” dari Simon Kuznets, peraih Nobel bidang ekonomi, yang membahas proses trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan, yang intinya menyatakan, jika pendapatan per kapita sudah mencapai jumlah tertentu, maka masalah trade-off akan memudar dan akan muncul fenomena hubungan korelasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan. Nah fenomena inilah yang kita harapkan terjadi pada pembangunan mega proyek MNC Lido City, yang mampu meluberkan wealth growth kepada masyarakat sekitar.
Jangan sampai mereka, yang notabene dulunya adalah pemilik lahan hanya mampu menonton “atraksi kemewahan dan tingkah laku komunitas eksklusif” di bekas lahan mereka, sementara kondisi ekonomi mereka praktis tidak berubah.
Ini menyakitkan rakyat, dan jangan katakan, tidak ada kontribusi dari para pembuat kebijakan terhadap kondisi seperti ini.
Intinya adalah, jangan hanya fokus pada aspek ekonomi saja, karena ada aspek aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu sosial, budaya dan lingkungan.
Pemerintah harus mampu menyiapkan, tidak saja pranata struktur birokrasi yang mampu mengawal berjalannya regulasi, namun juga pranata sosial ekonomi, budaya dan lingkungan.
Kita tahu, sebagai proyek yang tergolong dalam KEK Pariwisata, cukup banyak insentif fiskal dan kemudahan regulasi yang bakal diterima.
Maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah), untuk mengawal secara konsisten berjalannya regulasi.
Pembangunan infrastruktur berskala mega proyek di wilayah yang kaya akan sumber daya air dan keanekaragaman hayati, jelas akan memberi pengaruh yang tidak bisa diabaikan.
Oleh sebab itu studi kelayakan AMDAL, jangan hanya sekedar formalitas untuk menjustifikasi keberadaan proyek.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana menjaga budaya dan kearifan lokal agar tetap eksis.
Jujur saja, saya cukup kuatir terhadap aspek ini karena konsep entertainment sangat kental melekat pada mega proyek ini.
Saran saya, terlepas dari perlunya pengawasan dan konsistensi terhadap berbagai syarat yang melekat pada mega proyek tersebut, pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap penyiapan pranata sosial, budaya dan lingkungan, yang sudah menjadi warisan daerah.[] Hari
(Baca-juga: https://bogor-kita.com/hendro-sasongko-soal-resesi-inovasi-menjadi-faktor-penting/)
