Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf Harry Eko Sutrisno.

Dandim 0621 Pastikan TNI Amankan Wilayah Potensial Konflik

BOGOR-KITA.com – Komando Distrik Militer (Kodim) 0621 sudah bergerak mengamankan wilayah  potensi konflik menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Bogor. Meski tak dijelaskan secara rinci, namun Dandim 0621 Letkol Inf Harry Eko Sutrisno, menegaskan semua wilayah memiliki masalah yang sama.

“Jumlah DPT di Kabupaten Bogor sangatlah besar sekitar 3,5 juta pemilih. Hal ini yang menjadikan Kabupaten Bogor sangat istimewa dan sangat memungkinkan menjadi incaran para caleg dalam Pemilu 2019. Sehingga potensi konflik pasti ada,” kata Harry kepada wartawan, di Cibinong, Kamis (28/2/2019).

Kabupaten Bogor sendiri disebut-sebut sebagai daerah pemilihan (dapil) neraka dalam Pemilu 2019. Selain jumlah pemilih yang sangat banyak, peluang para calon baik caleg ataupun partai pengusung untuk mendorong calon presiden untuk dimenangkan pun menjadi pertaruhan.

“Tidak ada zonasi khusus yang kita amankan. Semua kita awasi, dan semua kita antisipasi, semuanya sama,” tegas Harry.

Di samping itu, Harry memastikan sikap netral para anggota TNI dalam Pemilu 2019. Bahkan saat pencoblosan dilakukan pada 17 April 2019 nanti di Batalyon yang melibatkan para istri anggota, pihaknya juga memiliki aturan yang mengatur hal tersebut.

“Komandan batalyon atau danyon itu dilarang mengarahkan istri yang akan mencoblos ke pasangan manapun. Dan saya menyampaikan TNI harus netral,” ungkap Harry.

Sikap netral anggota TNI menurut Harry, menjadi perhatian khusus. Sebab, jangankan memihak, jika ada anggota yang berkomentar soal calon itu pun tidak diperbolehkan. “Memberikan komentar di sini seperti menganalogikan atau mengasosiasikan sesuatu yang merujuk pada salah satu calon. Itu tidak boleh,” ungkapnya.

Harry pun mengaku pihaknya tidak segan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar aturan. Bahkan hingga pemecatan anggota tersebut. “Pertama kita akan BAP, kita proses lalu kita tindak. Tidak menutup kemungkinan bisa pemecatan. Tapi pertama melalui teguran terlebih dulu. Apakah hukuman disiplin atau di pengadilan hukum militer,” tegasnya. [] Admin/Pkr



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *