BOGOR-KITA.com, RUMPIN – Untuk mencegah penyelewengan yang diakibatkan oleh tidak akuratnya data penerima bantuan sosial, maka diperlukan verifikasi dan validasi (verval) secara bottom up (data dari bawah) bukan top down (data dari atas).
Demikian diungkapkan Prof Dr Asep Warlan Yusuf SH MH, pengamat sosial dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan (Unpar) Bandung saat dihubungi wartawan media ini, Senin (3/8/2020).
Dikatakan Asep Warlan, ketidakakuratan data serta lemahnya integrasi dan koordinasi data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) terutama untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19, membuat beberapa pihak dan oknum tidak bertanggungjawab melakukan praktik kecurangan untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Dia mengungkapkan, saat ini memang masih terjadi dan ditemukan adanya sejumlah ketidakseragaman data yang dimiliki antara pemerintah pusat dan daerah. “Padahal seharusnya, basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) secara kuat, mengikat dan akurat,” tegas Asep Warlan.
Dia menjelaskan, adanya beberapa temuan kasus di lapangan terkait bansos seperti bantuan yang salah sasaran, tidak sinkronnya koordinasi lintas sektoral dan lain – lain, merupakan indikasi dari lemahnya sistem dan tidak akuratnya verval data yang dipakai saat ini. “Pelaksanaan verval data itu kan untuk sinkronisasi dan akurasi. Maka seharusnya yang dilakukan dalam verval itu adalah dengan sistem verval bottom up (data dari bawah), bukan top down (data dari atas) dan bersifat mengikat. Contohnya seperti basis data yang ada di KPU dan BPS,” ujar Asep Warlan. [] Fahry
