Nasional

BKSAP DPR RI Dipimpin Fadli Zon Minta Masukan IPB soal Green Economy

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI (BKSAP DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (14/2/2022) dalam rangka melakukan sosialisasi kertas putih (white paper) green economy. Kedatangan BKSAP DPR RI disambut langsung oleh Rektor IPB University, Prof Arif Satria,  di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Darmaga.

Dalam kesempatan ini, BKSAP DPR menerangkan diplomasi parlemen DPR-RI dalam isu perubahan iklim. Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, menyampaikan bahwa Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI secara resmi telah meluncurkan White Paper Green Economy (Buku Putih Ekonomi Hijau) pada bulan Januari yang lalu. Ia menambahkan, “Kunjungan kerja ke IPB University ini merupakan bagian dari soft power diplomacy. Kami memandang IPB University sebagai kampus terbaik di Indonesia, merupakan bagian penting dalam kaitannya dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Saat ini seharusnya sudah memasuki decade of action dalam SDGs 2030. Jadi, kami ingin mensosialisasikan white paper green economy yang sudah kami susun sekaligus meminta masukan dari IPB University mengenai agenda green economy,” ungkap Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI.

Baca juga  Yayasan Rekam Nusantara dan IPB Inisiasi Digitalisasi Perikanan Berkelanjutan

Selanjutnya, Prof Arif Satria, Rektor IPB University, menyampaikan bahwa IPB menyambut baik kunjungan kerja ini. IPB juga telah lama memiliki concern terkait perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan dan green economy. Sebelum memulai diskusi, ia memperkenalkan para pakar IPB yang fokus dalam kajian-kajian perubahan iklim, green economy, dan sustainable development goals. “IPB University juga memiliki concern terhadap diplomasi-diplomasi perubahan iklim. Saat ini IPB telah membuka program studi S2 Environmental Diplomacy yang fokus pada isu-isu lingkungan dan diplomasi. Kami juga telah mengundang diplomat dan duta besar dari Uni Eropa bekerja sama dengan lembaga dari Jerman untuk menunjukan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan,” kata Prof Arif Satria, Rektor IPB University.

Dalam kunjungan yang bertajuk BKSAP Day ini, Sahar Sitorus, pimpinan BKSAP DPR menjelaskan bahwa BKSAP DPR RI bertugas membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. BKSAP DPR RI memiliki peran sebagai penjuru (focal point) atau ujung tombak (superhead) diplomasi parlemen dalam forum-forum diplomasi internasional, diantaranya adalah ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2022 di Bali. BKSAP DPR RI berharap mendapat masukan dari para pakar yang ada di IPB University berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim, Green Economy, dan Sustainable Development Goals 2030 yang akan dibawa oleh DPR RI ke forum-forum internasional.

Baca juga  RUU Penyadapan Harus Diprioritaskan

“Kita tidak ingin ada pembanguan yang mengeksploitasi lingkungan hidup, sumber daya alam harus berkelanjutan, harus memberi perhatian pada energi baru terbarukan (renewable energy). Kita harus mengarah ke sana, apalagi kita sudah punya komitmen dalam ikut mengatasi perubahan iklim, emisi karbon dan lainnya. Target-targetnya sudah ada, 2030-2050,” terang Fadli Zon.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama IPB, Prof Dodik Ridho Nurrochmat dalam sesi diskusi menjelaskan pentingnya mengangkat isu climate justice (keadilan iklim) untuk diplomasi-diplomasi perubahan iklim karena Indonesia selama ini dianggap sebagai negara penghasil emisi yang besar. Padahal berdasarkan studi terbaru, penghasil emisi terbesar itu bukan Indonesia. Penghasil emisi terbesar adalah dari negara-negara maju. Indonesi justru negara dengan risiko iklim yang tinggi. Sehingga, agenda pengurangan emisi untuk mengatasi perubahan iklim tersebut harus ditempatan secara proporsional, dengan melihat kontribusi dan perkembangan ekonomi masing-masing negara. Tidak adil ketika target pengurangan emisi di setiap negara ini dipukul rata. Karena jelas berbeda, dan tidak adil jika saudara-saudara kita di kalimantan, papua, dan beberapa daerah lainya yang sebenarnya emisinya rendah justru diminta segera mengurangi emisinya.

Baca juga  Yayasan Persatuan Isteri Perwira Ardhya Garini Gandeng IPB Cetak Calon Petani Hebat

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis berkesempatan menghadirkan para pakar IPB University dalam pertemuan ini. Hadir dalam pertemuan ini diantaranya adalah Dr. Sihar PH. Sitorus, BSBA., MBA (F-PDIP), Dr. Fadli Zon, SS., M.Sc (F-Gerindra), Dr. Mardani Ali Serah, M.Eng (F-PKS), Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD), Ir. Achmad Hafizs Thohir (F-PAN), Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN &MEDIAST (F-PDIP), Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si (F-Gerindra), Drs. H. Darul Siska (F-PG) serta para pakar IPB diantaranya, Prof. Dr. Rizaldi Boer, Prof. Dr. Akhmad Fauzi, Prof. Budi Mulyanto, Prof Daniel Murdiyarso dan pakar lainnya yang hadir secara daring. [] Hari/MFs DPIS-IPB

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top