BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pemerintah pusat melalui kementerian terkait menyambut positif usulan dilakukannya shift kerja untuk mencegah penumpukan penumpang di Stasiun Bogor.
Hal itu dikatakan Bima Arya saat kembali meninjau aktivitas Stasiun Bogor, Selasa (9/6/2020). Bima Arya yang tiba jam 05.30 WIB memantau pergerakan penumpang mulai dari pintu masuk hingga ke dalam gerbong kereta.
Bima menuturkan, usulannya terkait waktu kerja karyawan (shift), khususnya yang biasa menggunakan jasa commuterline pun sudah dibahas oleh tingkat kementerian terkait.
“Semalam kami melakukan rakor melalui video conference mengenai pembahasan waktu kerja karyawan agar tidak terjadi penumpukan di terminal dan stasiun. Ada Pak Kepala Gugus Tugas Nasional (Letjen TNI Doni Monardo), Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan kepala daerah se-Jabodetabek membahas hal tersebut,” ujarnya.
Usulan tersebut, kata Bima, direspon positif oleh pusat untuk kemudian dimatangkan oleh kementerian dan Gubernur DKI Jakarta. “Sebelumnya kami mengusulkan pengaturan dua shift jam kerja. Jadi, jam 08.00 WIB pagi dan ada yang jam 11.00 WIB. Jadi jaraknya agak panjang. Bagi commuters yang kerja di Jakarta agar dibagi itu. Dan saya juga mengusulkan agar untuk ibu-ibu atau perempuan diprioritaskan untuk shift yang pagi, agar bisa pulang lebih cepat ke rumah,” jelas Bima.
Bima Arya juga meminta agar perusahaan yang memiliki karyawan di luar Jakarta untuk menyediakan armada angkutan bus sebagai opsi transportasi karyawan. “Tidak hanya bus bantuan dari BPTJ tapi semaksimal mungkin ada bus antar jemput. Tidak usah semua di stasiun saya kira di beberapa titik jemputannya. Ketiga, kami juga usulkan untuk penambahan petugas, tidak saja dari jajaran pengamanan dalam dari PT KAI atau PT KCI, tapi dari Pemkot Bogor ataupun dari TNI dan Polri,” terangnya.
“Tiga poin ini harus dimaksimalkan. Karena ini baru penambahan 10 persen penumpang, belum kembali ke normal. Apalagi kalau kita kembali ke normal, penumpukan akan terjadi lagi. Jadi perlu sistem yang baru. Sistem yang diusulkan kemarin sudah disetujui tinggal secara teknis akan dieksekusi oleh kementerian terkait dan juga dikoordinasikan dengan Gubernur DKI Jakarta,” pungkasnya. [] Hari/ Prokompim
