Bima Arya Minta Satpol PP Tidak Ragu Tindak Pengusaha Pelanggar Izin
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya menyikapi permasalahan banyaknya tempat usaha di Kota Bogor yang tidak memiliki izin namun tetap beroperasi dan melakukan pembangunan.
Bima Arya menegaskan, bahwa jika tempat usaha itu sudah jelas melanggar maka jangan ragu untuk jajaran Satpol PP Kota Bogor dalam bertindak sesuai aturan.
Seperti diketahui, belakangan ini ramai pemberitaan terkait rencana penyegelan Bajawa Flores Bogor serta pemberian surat peringatan kepada tiga tempat usaha Mie Gacoan, yang diketahui belum melengkapi perizinannya.
“Kalau jelas-jelas melanggar ya sudah (ditindak),” tegas Bima Arya, kepada wartawan, Selasa (22/11/2022).
Menurut Bima, permasalahan itu berada disistem perizinan. Untuk itu saat ini pihaknya sedang menelusuri, persoalannya ada dimana, karena ternyata RDTR Kota Bogor belum konek dengan sistem OSS yang sudah ada di pusat.
“Untuk poin ini juga saya sedang berusaha mengurai dan minta percepatan,” katanya.
Bima pun mengajak pengusaha agar jangan ragu untuk berinvestasi di Kota Bogor karena pihaknya akan memberikan dukungan, asal semua aturan dipenuhi dan sesuai peruntukannya.
“Kepada semua dinas terkait, jangan pernah mempersulit investor. Ini terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD) kita juga soalnya,” ungkapnya.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri menegaskan, jika Bima Arya sebagai pemimpin jangan memberi contoh sikap ragu-ragu dalam penegakan aturan.
“Sederhana saja. Jika ada tempat usaha yang sudah seharusnya disegel, ya segel saja. Terlepas izinnya bakal atau mau beres. Jangan juga terkesan diundur-undur, karena yang jelek lembaga pemkot itu sendiri. Masa iya, hanya karena Kepala Satpol PP yang tidak bisa tandatangan saja, proses penyegelan jadi mundur terus. Kesannya, sedang memberikan waktu untuk si pelanggar menyelesaikan perizinannya,” tutur ASB sapaan akrabnya.
Dengan demikian, dirinya meminta Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syach agar jangan ragu dalam melakukan penindakan. Jika ada intervensi dari pihak mana pun dalam proses menjalankan atau menegakan aturan yang sudah ada Politisi PPP ini memyarankan Pol PP untuk berkoordinasi dengan Komisi I.
“Kalau ada yang memberi tekanan dari pihak manapun, silahkan Kasat berbicara dengan kita. Komisi I siap membantu, agar Satpol PP bisa menjalankan tugasnya secara on the track,” jelasnya.
Sedangkan, Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syach mengatakan, jika pihaknya tidak mendapat tekanan dari manapun. Proses penindakan sudah dilakukan sesuai tahapannya.
“Alhamdulillah, kita masih on the track dalam menjalankan aturan yang ada,” kata Agus. [] Ricky
