Mega dan Jokowi di Solo usai Munas Hanura (foto JPNN)
BOGOR-KITA.com – Presiden Jokowi menegaskan akan menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Tenaga kerja yang ada juga akan ditarik. Penegasan ini dikemukakan Jokowi kata Jokowi dalam Musyawarah Nasional (Munas) II Partai Hanura, di Solo, Jumat (13/2/2015) malam.
Dalam catatan BOGOR-KITA.com, tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri, antara lain berasal dari Sukabumi, Jawa Barat dan Cianjur. Penghentian dan pemulangan mereka dengan sendirinya akan membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah kedua daerah tersebut.
Penghentian itu tinggal menunggu waktu saja. "Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi seperti dilansir islamtoleran.com.
Jokowi mengemukakan, saat melakukaan kunjungan bilateral ke Malaysia, Brunei, dan Filipina, Jokowi ia mendapati fakta bahwa sebanyak 2,3 juta penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja dan sebanyak 1,2 juta di antaranya ilegal. Dari jumlah itu, banyak sekali yang tersangkut masalah.
Jokowi menegaskan, sekitar 1800 TKI akan dijemput. "Sebanyak 800 orang sudah dijemput dengan Hercules, besok akan kita jemput lagi. Tapi saya yakin jumlahnya akan terus bertambah karena kita belepotan dalam mengatasi masalah ini," katanya.
Alasan Jokowi menjemput TKI itu terkait dengan masalah harga diri bangsa. "Di dunia hanya ada tiga negara penyuplai PRT, dua di Asia dan satu di Afrika. Yang di Asia salah satunya Indonesia. Ini masalah martabat kita. Waktu kita bilateral dengan Malaysia, satu betul-betul malu," katanya.
Sebagai konsekuensi, Jokowi mengatakan akan mempersempit jurang kesenjangan antara si miskin dan kaya. "Itu tugas berat, yang penting bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja tapi pemerataannya. Ke depan kita rancang menuju ke pemerataan ini," katanya. [] Admin
