Kota Bogor

Apa Dampak jika MK Kabulkan Gugatan Syarat Usia Minimal Capres Cawapres?

Para Hakim MK/ Website mkri

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) disebut-sebut baru akan membacakan putusan gugatan batas minimal usia persyaratan calon presiden dan wakil presiden tanggal 16 Oktober 2023 besok, namun banyak pihak berpersepsi, bahwa MK akan mengabulkannya.

Oleh karena itu tidak sedikit elemen anak bangsa dari berbagai kalangan yang meminta MK untuk tidak mengabulkannya.

Memang menurut pandangan saya, dampak dari putusan MK jika mengabulkan gugatan tersebut tidak hanya berdampak pada eskalasi dan peta politik menjelang pemilu 2024. Namun dampaknya bisa lebih mengerikan dari hanya sekedar itu.

Pertama, mempertegas bangunan dinasti politik oleh Jokowi. Indikasi Jokowi membangun dinasti politik sudah terlihat ketika Bobby Nasution dan Gibran menjadi kepala daerah. Kemudian disusul dengan melantik ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik iparnya. Pada fenomena itu sebetulnya sudah jelas bagaimana Jokowi sedang membangun dinasti kekuasannya.

Sehingga jika MK mengabulkan gugatan persyaratan minimal usia calon presiden dan wakil presiden, semakin mempertegas dan sulit dibantah bahwa Jokowi sedang membangun dinasti kekuasaan. Bisa dipastikan Jokowi lah presiden terpilih pasca reformasi yang terlihat jelas secara kasat mata membangun dinasti kekuasaan. Padahal kita faham nepotisme merupakan salah satu tuntutan reformasi untuk dihilangkan. Dengan kondisi ini, tidaklah berlebihan jika Jokowi merupakan presiden yang tidak mengemban amanat reformasi.

Baca juga  Bamsoet: Kemerdekaan Beragama Dasar Terciptanya Kerukunan Antar Umat Beragama  

Kedua, pengkhianatan reformasi secara berjamaah. Ketika MK mengabulkan gugatan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden, maka Gibran yang merupakan anaknya presiden Jokowi berpotensi besar menjadi calon wakil presiden, baik berpasangan dengan Ganjar maupun dengan Prabowo. Tidak sedikit partai politik yang berdiri pascareformasi dan politisi yang berlatarbelakang aktivis 98 mendorong ke arah terciptanya bangunan dinasti kekuasaan tersebut.

Dengan melupakan perjuangan yang berdarah-darah. Dengan heroik menjatuhkan Soeharto diantaranya dengan alasan menumbuhsuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ketiga, Eskalasi Politik akan semakin panas. Ketika MK mengabulkan gugatan tersebut, dan Gibran menerima pinangan calon wakil presiden, tentu saja eskalasi politik akan semakin memanas. Tidak hanya diantara kontestan pemilu 2024, namun juga panasnya eskalasi tersebut akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lembaga negara mana yang masih bisa dipercaya, MK sudah jadi alat kekuasaan, korupsi terjadi besar-besaran di kementerian, KPK yang seharusnya menjadi penegak hukum anti korupsi malah terindikasi masuk ke dalam “lingkaran setan” perilaku korupsi.

Baca juga  Bima Arya Ngariung Bareng Ratusan Emak-emak Kader Wilayah

Keempat, akan terjadi “perang terbuka” antara Megawati dengan PDIP nya berhadapan dengan Jokowi dan kekuatan politik yang diendorsenya. Sudah sangat santer disebut-sebut gugatan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah upaya menyiapkan karpet merah untuk Gibran menjadi calon wakil presiden. Jika Gibran menerima pinangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendampingi Prabowo sebagai calon presiden, maka bukan sekedar memanasnya eskalasi, namun jauh lebih dahsyat dari itu. Dimana akan terjadi “perang terbuka” antara Megawati dan PDIP nya dengan Jokowi dan Kekuatan Politik yang diendorsenya. Perang terbuka ini akan menimbulkan kegaduhan politik yang mampu mempengaruhi kondisi masyarakat menjelang pemilu 2024. Dan sudah bisa dipastikan jalannya proses pemilu akan banyak diwarnai dengan suhu yang panas di semua lapisan masyarakat.

Baca juga  Kontinu Berikan Edukasi HIV/AIDS, Enam Perusahaan Indonesia Terima Penghargaan

Sehingga sulit untuk mengatasi masalah ini selain MK tidak mengabulkan gugatan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Andaipun MK mau mebgabulkan, harus ditambahkan dengan klausul mulai berlaku pada pemilu 2029. Yang lebih elegan, jikapun MK mengabulkan dan memberlakukan putusannya untuk pemilu 2024, maka Gibran menolak pinangan calon presiden dan koalisi manapun untuk menjadi calon wakil presiden. Nampak ini sikap Gibran yang paling elegan dan secara politis, akan mendapatkan simpati rakyat sebagi investasi politik gibran ke depan. [] Opini Oleh: Yusfitriadi/Founder Visi Nusantara Maju

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top