BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Indonesia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang mengarahkan pada pembangunan ekonomi berbasis digital. Kemajuan teknologi 4.0 tidak bisa dibendung. Hal ini membuat peran perempuan sebagai ibu akan semakin berat. Sebab bagaimana seorang ibu harus mampu menuntun anak-anaknya agar memanfaatkan kemajuan teknologi hanya untuk hal-hal positif.
Hal ini dikemukakan Bupati Bogor Ade Yasin, dalam peringatan Hari Ibu ke-91 Tingkat Kabupaten Bogor dan Hari Ulang Tahun ke -27 Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Tahun 2019, bertajuk, “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju,” di Gedung Tegar Beriman, Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (23/12/2019).
Hadir antara lain Wabup Bogor Iwan Setiawan, Kapolres Bogor AKBP M Joni, Dandim 0621 Letkol Harry Eko Sutrisno, Danlanud ATS Marsekal Pertama TNI Eding Sungkana S. AB M. Tr (Han), Kepala Cabang BJB Cibinong Boy Panji dan sejumlah tamu undangan.
Di era industri 4.0 ini, peran dan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri antara laki-laki dan perempuan sama besarnya.
“Perempuan harus merebut, bukan lagi kita didiskriminasi gender. Sekarang tidak ada pembatasan itu. Apa yang bisa kita rebut, kita rebut. Apa yang bisa kita raih kita raih,” kata Ade Yasin.
Ade Yasin menegaskan, peran perempuan di dunia kerja pada masa sekarang ini juga semakin penting, karena dari segi jumlah, hampir separuh penduduk indonesia adalah perempuan. Artinya kontribusi perempuan sangat berpengaruh terhadap produktivitas nasional. Dalam program kerja permerintah Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 point ke 3 tentang meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing, yang salah satu indikatornya mengenai peningkatan kualitas pemuda, perempuan dan anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan.
“Dalam ranah politik, peran perempuan memang masih dibatasi dengan porsi hanya 30 persen walaupun dalam kenyataannya proporsi perempuan dalam DPR maupun DPRD belum mencapai angka 30 persen tersebut. Namu, pembatasan-pembatasan akses seperti ini lah yang seringkali membuat perempuan pesimis dalam partisipasinya dalam pembangunan,” kata Ade Yasin yang juga Ketua DPW PPP Jawa Barat. [] Hari