Dokumentasi
BOGOR-KITA.com – Dewan mengambil sikap berhati-hati soal penetapan status Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Nurhayanti menjadi bupati definif. “Selain soal aturan yang masih belum disahkan, surat pengunduran diri Rachmat Yasin yang diantar langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, tidak dilampiri surat pengantar. Ini menjadi perhatian DPRD, agar sikap yang diambil nanti tidak cacat prosedur,” kata Ade Ruhandi kepada PAKAR melalui pesan singkat SMS kepada PAKAR di Bogor, Minggu (14/12).
Ade Ruhendi yang akrab disapa Ade Jaro menambahkan, dirinya bersyukur surat Plt Bupati itu sudah turun. “Meskipun menurut surat tersebut terlambat,” katanya
Kembali ke soal penetapan status Plt Nurhayanti, Ade Jaro menegasakan, yang terpenting adalah hubungan harmonis antara DPRD dengan pemerintah. “Saat ini yang terpenting bukan soal penetapan Plt Bupati Bogor, tapi hubungan harmonis antara ekskutif dan legislatif yang sudah terjalin baik terus dijaga," katanya.
Sikap ini berbeda dengan sikap yang dikemukakan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Kukuh Sri Widodo. Kukuh sebelumnya tegas mengatakan, atas dasar kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor, tidak ada alasan menunda-nunda paripurna Plt Bupati Nurahayanti.
Saat diminta lagi keterangannya Kukuh tetap pada pendiriannya. “Soal itu, sekali lagi saya katakan, harus dipercepat, karena dengan penetapan kepala daerah, semua program kemasyarakatan yang sudah dicanangkan akan kembali berjalan dengan baik, tidak stagnan seperti saat ini,” ujar Kukuh melalui sambungan teleponnya, Minggu (14/12).
Kukuh juga mengatakan, Gerindra sendiri sudah mengambil sikap tegas akan mendorong percepatan pelantikan Nurhayanti dari status Plt Bupati menjadi bupati definitive.
Sikap Partai Gerindra ini sejalan dengan sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua DPC PPP, Ade Munawaroh Yasin mengemukakan harapannya agar proses politik di DPRD terkait penetapan Plt Bupati Bogor menjadi bupati definitive, tidak berlarut-larut. "Mudah-mudahan bisa secepatnya," katanya kepada PAKAR melalui sambungan telepon, MInggu (14/12).
Sementara Plt Bupati, Nurhayanti saat ditemui usai Boling di Taman Safari Indonesia Rabu pekan lalu, mengatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD terkait penetapan statusnya menjadi Bupati Bogor definitif. "Saya serahkan ke DPRD," singkatnya.
Sejumlah anggota DPRD lain yang sempat dihubungi PAKAR belum memberikan jawaban. Mereka adalah, anggota Fraksi PAN Permadi, Ketua Komisi IV dari Partai PKS Wasto Sumarno, Ketua dan Wakil Fraksi Pembangunan Rakyat, Yuyud Wahyudin dan Hendrayana. Mereka dihubungi sejak Jum’at hingga Minggu (4/12) malam, tapi belum satu pun menjawab pesan singkat yang dilayangkan PAKAR. [] Harian PAKAR/Admin
