BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Presiden Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Fadli Zon dalam pembuka The 7th GOPAC mengatakan pentingnya peran parlemen dalam meningkatkan budaya integritas sebagai faktor kunci pemberantasan korupsi.
Integritas, kata Fadli, adalah antitesa dari korupsi. Itu sebabnya, budaya integritas menjadi elan vital bagi setiap penyelenggara pemerintahan, dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan.
Selama ini, menurutnya pendekatan tradisional yang bertumpu pada pembentukan undang-undang dan penegakkan hukum, tidak lagi memadai untuk membangun mekanisme yang efektif dalam pemberantasan korupsi.
Karena itu, tidak heran meski setiap negara berhasil memproduksi ratusan regulasi setiap tahunnya, namun corruption perception index tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan banyak yang menurun.
“Ini menandakan, pendekatan tradisional yang selama ini dijalankan dalam pemberatasan korupsi, mengandung keterbatasan. Dan hal tersebut hanya bisa dijawab dengan menghadirkan budaya integritas di setiap institusi publik,” kata Fadli yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, dalam keterangan pers, Rabu (11/12/2019).
“Korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. Dan bahayanya, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif, di tingkat nasional-regional- dan bahkan global.”
Karena itu, pemerintahan yang berintegritas, menjadi faktor kunci pemberantasan korupsi. Selama praktik korupsi masih masif, maka pemerintahan akan selalu dalam kondisi lemah untuk merealisasikan pembangunan kepada rakyatnya.
Fadli Zon juga menyerukan tiga rekomendasi bagi parlemen dunia untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Pertama, adanya kepemimpinan politik yang mampu menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mengimplementasikan pemantauan aset yang komprehensif.
Kedua, adanya keterlibatan dan partisipasi publik baik dari organisasi profesional maupun para pemuka agama.
Ketiga, adanya kerjasama antarparlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. Dan dalam konteks ini, GOPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen negara G20, dan organisasi-organisasi internasional untuk berkolaborasi.
“Ketiga rekomendasi tersebut, menjadi kunci untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak hanya berintegritas, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahan,” kata Fadli dalam forum yang dihadiri Deputy Emir Qatar, Shaikh Abdullah bin Hamad Khalifah Al-Thani, dan sejumlah pimpinan parlemen dunia.
Penyelenggaraan the 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption, yang bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia, menandai berakhirnya tanggung jawab Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC.
The 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption diselenggarakan pada 9-10 Desember 2019 di Qatar. Selain sebagai hubungan bagi berbagai konferensi internasional, dipilihnya Qatar sebagai tuan rumah penyelenggaraan The 7th GOPAC Global Conference, tak terlepas dari rekam jejak Qatar sebagai negara yang sangat aktif dalam mendorong institusionalisasi pemberantasan korupsi di tingkat global.
Konferensi ini dihadiri oleh 65 parlemen dunia dan perwakilan dari sejumlah organisasi internasional lainnya seperti Inter Parliamentary Union (IPU), Islamic Development Bank (IDB), dan Westminister Foundation for Democracy (WFD).[] Ipung
