The 36th IPB Strategic Talks Bahas Dampak Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Langkah Penanganannya
BOGOR-KITA com, BOGOR – Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis, Eva Anggraeni mengatakan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan isu yang strategis karena memiliki dampak kerugian ekonomi yang besar.
“Oleh karena itu langkah penanganannya memerlukan kerjasama dari semua stakeholder yang terkait,” ucap Eva di kegiatan The 36th IPB Strategic Talks yang bertajuk “Dampak Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Langkah Penanganannya” pada Jum’at (27/5/2022).
Kegiatan Strategic Talk yang diadakan secara rutin ini menghadirkan tiga pembicara utama, yaitu Rochadi Tawaf (Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran dan Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI)), Pebi Purwo Suseno (Subkoordinator Analisis Resiko, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI), dan Hadri Latif (Dosen Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, SKHB IPB University).
Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Tawaf, mengungkapkan bahwa dampak kerugian PMK meliputi dampak langsung yang disebabkan oleh penurunan produksi dan perubahan dalam struktur populasi ternak dan dampak tidak langsung yang berkaitan dengan biaya pengendalian wabah PMK.
“Minimalisir kemungkinan dampak kerugian yang terjadi dapat dilakukan dengan penerapan pola kompartemen. Pola kompartemen dapat diterapkan dalam mobilisasi ternak sehingga sub populasi ternak hidup atau produk yang tidak rentan dapat diperdagangkan secara aman,” ungkap Rochadi.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, Pebi Purwo Suseno memaparkan, bahwa pemerintah telah berupaya sebaik mungkin untuk mengatasi wabah PMK. Selain itu pemerintah juga terus diupayakan juga implementasi prinsip dasar pengendalian dan pemberantasan PMK.
“Berbagai kebijakan dan pedoman guna mendorong percepatan penanganan wabah PMK telah dibuat, yang meliputi penetapan daerah wabah PMK, pembentukan gugus tugas penanganan PMK, penataan lalu lintas (hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa lainnya di daerah wabah PMK), dan penerbitan pedoman pelaksanaan kurban dalam situasi PMK,” papar Pebi.
Pebi menuturkan, bahwa pemerintah juga membuat rencana aksi penanganan PMK yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
“Pemerintah juga berkomitmen untuk memproses secara cepat pengadaan vaksin PMK sebanyak tiga juta dosis yang ditargetkan tercapai pada bulan Juni nanti. Vaksinasi diharapkan akan dapat berhasil memberantas PMK di Indonesia,” jelasnya.
Dosen Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, SKHB IPB University, Hadri Latif, menyatakan bahwa implementasi prinsip dasar pengendalian dan pemberantasan PMK belum secara operasional dapat dilakukan.
“Kejadian wabah PMK harus menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi risiko penyakit. Kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk bersama mengatasi wabah PMK, terlebih lagi beberapa bulan kita akan memasuki hari raya Idul Adha,” pungkasnya. [] Ricky
