BOGOR-KITA.com, SUKARAJA – Wali Kota Bogor, Bima Arya sepakat atas paparan yang disampaikan Bupati Bogor, Ade Yasin yang mengatakan bahwa jika ingin bersinergi dalam percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, maka dibutuhkan gagasan-gagasan yang substantif mengingat persoalan yang dihadapi terasa rumit.
“Apa yang digagas Bupati Bogor menunjukan kita punya niat untuk merumuskan cara-cara yang beda agar mendorong kita berpikir lebih luas,” katanya saat acara Borderline Economic Summit (BES) 2019 di Hotel Royal Tulip, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12/2019).
Dari banyak pembahasan, Bima memaparkan salah satu aspek pembahasan, yakni transportasi. Kepada semua yang hadir Bima menyebutkan, setiap hari sebanyak 45 ribu orang pergi dari Bogor ke Jakarta menggunakan KRL, yang menggunakan mobil sebanyak 15 ribu yang didominasi kendaraan pribadi dan diakhir pekan 300 – 400 ribu masuk ke Kota Bogor.
“Untuk itu, segala sesuatunya harus dipersiapkan, selama koordinasinya tidak mengarah kepada kesepakatan untuk mempercepat transportasi publik, maka persoalan yang ada akan semakin kompleks. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi harus lebih rapi. Bahkan, hingga hari ini ujung dari LRT belum diketahui dimana,” kata Bima.
Berdasarkan opsi yang ada, di Kota Bogor rencananya ujung LRT antara di Baranangsiang dan Tanah Baru. Sementara Bupati Bogor menginginkan ujung LRT ada di Cibanon. Untuk itu, semua pihak terkait harus duduk bersama guna menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan secara bersama.
“Ini suatu gambaran kita harus duduk bersama, jika tidak ada otoritas yang bisa menentukan secara lebih, persoalan yang ada akan semakin berlarut,” tegas Bima
Di Kota Bogor, Bima menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mempersiapkan skenario-skenario jika dalam dua tahun LRT masuk ke Kota Bogor dengan mencoba mengurai persoalan angkot yang saat ini masih mendominasi.
Untuk itu Kota Bogor berupaya untuk mempercepat dengan menyediakan moda transportasi baru, salah satunya menjajaki akan dibangunnya trem di pusat Kota Bogor yang akan menghabiskan dana sebesar Rp 100-200 Miliar.
“Pertanyaannya, siapakah yang membangun ? sarana prasarana dari mana ? jika menggunakan APBD Kota Bogor tidak bisa digunakan, opsi lain adalah bantuan tapi dari mana? jika dimasukan program strategis nasional maka zero APBD Kota Bogor, namun proses pemberkasan awal memakan waktu 2 tahun keburu LRT masuk ke Kota Bogor,” ujarnya.
“Menurut saya harus segera diputuskan ujung dari LRT di titik mana dan bagaimana mengaitkan dengan Cibanon dan menyambungkan dengan titik lain, sehingga terbangun sistem TOD yang rapi,” kata Bima.
Diakhir paparan, Bima menegaskan, forum BES jangan hanya menjadi wadah untuk menampung curhat semua sehingga ujungnya tidak ada. Namun harus segera dilakukan pembicaraan terkait hal-hal yang akan dibahas dengan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, provinsi, pusat hingga kementerian dan lembaga lainnya. [] Admin / Humpro Setdakot Bogor
