BOGOR-KITA.com, BOGOR – BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor menyambangi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah yang merupakan Ketua Forum Kemitraan dan Ketua Forum Koordinasi di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Kamis (8/10/2020). Pada pertemuan ini Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor, Fahrurozi melaporkan implementasi JKN di Kota Bogor.
Fahrurozi mengatakan, di Kota Bogor kepesertaan JKN sudah mencapai 91,81 persen dari total penduduk 1 Juta lebih jiwa. Meski begitu, jumlah 91,81 persen ini belum mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang harus di atas 95 persen atau harus menambah 160 ribu jiwa lagi.
“Pemerintah Kota Bogor sudah menyediakan 200 ribu kuota bagi masyarakat tidak mampu dan yang belum terdaftar JKN hingga akhir Desember,” ujar Fahrurozi.
Mengenai global budget atau salah satu sistem klaim pembayaran rumah sakit, rumah sakit harus bisa mengelola budget, jika tidak bisa maka akan defisit.
“Nah, di ujicoba 2020 dan 2021 belum dikenakan konsekuensi, baru di 2022 ada konsekuensi murni,” jelasnya.
Ia memastikan, penerapan global budget ini bisa membuat rumah sakit dapat mengendalikan biaya sesuai dengan budget tanpa mengurangi mutu pelayanan dan kedepan dengan global budget tidak ada lagi tunggakan BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit.
“Harapan saya Pemerintah Kota Bogor terus mendukung program JKN dari baik menjadi lebih baik dan nanti di 2021 ada beberapa penerapan regulasi baru dalam hal penganggaran iuran semoga dilakukan penyesuaian,” pungkasnya. [] Hari/ Humas Pemkot Bogor
