BOGOR-KITA.com – Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University Dr. Sofyan Sjaf mengatakan untuk menekan angka praktik politik uang (money politic) dalam Pilkades Serentak 2019, Bupati Bogor perlu membuat tim Adhoc yang mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara. Menurutnya pembentukan tim adhoc tersebut sangat penting dan mendesak.
“Tim adhoc penting dan mendesak agar bupati memiliki informasi yang akurat terkait mekanisme dan proses demokrasi yang terjadi di desa. Selain memberi masukan, tim adhoc ini juga bisa sebagai “pelapor” terkait kecurangan dan money politic yang terjadi ketika pemilihan kepala desa,” kata Sofyan Sjaf, kepada BOGOR-KITA.com, Selasa (3/9/2019).
Menurutnya, di Kabupaten Bogor, tidak sedikit aktivis atau CSO yang memiliki idealisme untuk mengawal gerakan bersih-bersih pesta demokrasi desa. Ade Yasin bisa berkolaborasi bersama mereka untuk mewujudkan demokrasi substantif mulai dari desa.
“Dalam konteks inilah tim adhoc menjadi penting. Tim ini bekerja untuk memantau pesta demokrasi di desa dan memberikan masukan kepada bupati untuk mempertimbangkan pelantikan bagi kepala-kepala desa yang cacat dan menodai pesta demokrasi desa,” jelasnya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Bagian Ketiga Pasal 4, Nomor 2 Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk
“Membaca Permendagri No. 82/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa bisa menjadi titik masuk bupati menciptakan dan membangun demokrasi desa yang clear dan clean,” tuturnya.
Sofyan melanjutkan, pembangunan desa yang clear dan clean adalah jalan untuk menyejahterakan warga.
“Saya kira jika saja desa clear dan clean, maka kepala daerah (bupati) akan mudah melakukan pembangunan di desa. Dalam konteks ini, Bupati Bogor pasti berkepentingan untuk membawa kabupaten menjadi prototype daerah yang dengan cepat meningkatkan kesejahteraan warganya, dengan catatan dimulai dengan gerakan bersih-bersih pemilihan kepala desa,” terangnya.
Menurutnya desa saat ini, memiliki kecukupan membangun desanya dengan mengoptimalkan dana desa dan alokasi dana desa. Beda cerita apabila kedua sumber pendanaan tersebut dikorupsi.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin meminta para peserta pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak November mendatang untuk menghindari politik uang demi mendulang suara. Ketua DPW PPP Jawa Barat ini menyarankan untuk berkampanye dengan cara kreatif. [] Hari
