BOGOR-KITA.com – Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan (FH Unpak) Bogor, Mihradi angkat bicara soal Pemkot Bogor yang meminta kepada Gubernur Jabar 6 kecamatan di wilayah adminisitrasi Kabupaten Bogor dimasukkan ke wilayah administrasi Kota Bogor.
“Pertama, secara legal ada mekanisme yang diatur melalui propinsi untuk hal dimaksud,” kata Mihradi yang juga Dekan FH Unpak kepada BOGOR-KITA.com, Selasa (16/7/2019) siang.
Dalam kasus ini, menurut Mihradi tentu nanti provinsi akan mempertimbangkan dan mengkomunikasikan kepada kedua belah pihak.
Kedua, letak persoalan Kota Bogor bukan soal tambah kurang wilayah, namun yang harus dikaji bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kota Bogor.
“Wisata misalnya, Kota Bogor bisa jadi berhasil menarik daya tarik wisata namun bagaimana dengan lama tinggal. Ini mesti dikaji. Bagaimana pula dengan kemasan paket wisatanya misalnya,” katanya.
Ketiga, dari segi etika memang seharusnya ada pembicaraan antara Pemkot Bogor dan Pemkab Bogor. “Dan sebaiknya di ranah kepala daerah bukan di level wakil kepala daerah,” kata Mihradi.
Sebaiknya, imbuh Mihradi, wakil walikota fokus hal-hal penting pembangunan Kota Bogor meliputi percepatan penyelesaian PKL khususnya terkait relokasi, optimalisasi potensi wilayah khususnya sektor jasa dan menggali peluang kerjasama pihak ketiga untuk investasi dan pembangunan di Kota Bogor.
Wacana memasukkan 6 kecamatan di Kabupaten Bogor ke wilayah Kota Bogor disampaikan Wakil Walikota Dedie Rachim dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kuningan, akhir pekan lalu. Acara itu dihadiri bupati dan walikota seluruh Jabar, termasuk Bogor Ade Yasin.
Saat dimintai komentarnya, Ade Yasin mengatakan beluma ada pembicaraan tentang hal itu sebelumnya. “Belum ngobrol dengan saya. Belum bicara dengan saya. Saya tahunya di Kuningan,” kata Ade Yasin yang juga Ketua DPW PPP Jawa Barat. [] Hari
