BOGOR-KITA.com, CIBINONG – pemerintah DKI Jakarta saat ini, merupakan pemerintah terburuk dalam menangani dan mengantisipasi banjir di Jakarta. Hal ini dikemukakan pengamat sosial yang juga Direktur DEEP (Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi kepada BOGOR-KITA.com di Cibinong, Kamis (27/2/2020) malam.
Yusfitriadi mengemukakan hal ini menanggapi tudingan menyalahkan Kabupaten Bogor sebagai kambing hitam banjir Jakarta.
Yusfitriadi megemukakan, di era permisif membangun opini politik di ranah publik seperti sekarang ini politisasi masalah tidak terelakan.
“Bukan kali ini saja terjadi, bahkan setiap terjadi banjir di Jakarta, Bogor selalu menjadi kambing hitam atas kegagalan pemerintah DKI dalam mengatasi dan mengelola banjir di wilayahnya,” kata Yusfitriadi.
Yus menegaskan, belum ada satu hasil riset pun yang menyimpulkan bahwa banjir di Jakarta diakibatkan oleh air kiriman dari Bogor,” katanya.
Yang pasti, imbuhnya, hukum alam menyebutkan air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan ketika musim hujan di mana pun, maka air akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Termasuk musim hujan yang terjadi di Jabodetabek, otomatis akan mengalir ke Jakarta, karena Jakarta lebih rendah. Sejak adanya wilayah Bogor dan Jakarta kejadiannya selalu begitu. Banjir yang berkepanjangan dan massif baru tidak terjadi akhir akhir ini saja, Dari dulu juga fenomena alam selalu begitu.
“Sehingga ketika pemerintah DKI menyalahkan pemerintahan kab. Bogor, itu semata mata membangun opini untuk menutupi kegagalannya,” kata Yus.
Menurut Yus, waduk Ciawi yang dikatakan akan menyelesaikan masalah banjir di Jakarta, juga bukan solusi tepat.
“Saya melihatnya waduk itu bukan solusi yang tepat, terlalu banyak cost yang dibutuhkan, terlalu banyak yang harus dikorbankan,” kata Yus.
Sehingga, katanya, pemerintah harus berfikir ulang ketika akan membuat waduk itu sebagai solusi banjir.
Yus menambahkan, kalau pmerintah pusat atau DKI serius menangani banjir dari hulu di wilayah Bogor, maka harus dilakukan tiga hal.
Pertama, kembalikan wilayah hijau, hutan dan area serapan air kepada fungsinya. Saat ini, baik di Bogor, di Jakarta maupun sepanjang aliran sungai, banyak sekali bangunan yang merampas wikayah serapan air, sehingga air tidak lagi mengendap tapi mengalir deras.
Kedua, penegakan hukum dan peraturan. Bukan menjadi rahasia umum banyak bangunan liar di sejumlah area hijau, hutan dan sepanjang aliran sungai yang dibiarkan saja berdiri, padahal sangat berpotensi merusak alam, ditambah perusahaan yang melakukan usaha di Kabupaten Bogor, diduga bamyak yang tidak memperdulikan kelestarian lingkungan.
Ketiga, menata sampah dari hulu. Semenjak republik ini berdiri, pemerintahan dari semua tingkatan selalu menata-kelola sampah dari hilir. Selama penangana sampah hanya dilakukan di hilir, maka selama itu pula konsekwensi bencana akan selalu terjadi. Sehingga hanya menghambur-hamburkan uang saja tanpa bisa mencegah banjir. [] Hari
