BOGOR-KITA.com, BOGOR – Bogor selalu dijadikan kambing hitam banjir di Jakarta. Seperti apa duduk masalahnya? Patutkah Bogor dijadikan kambing hitam? Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (FE Unpak Bogor) Dr Hendro Sasongko menampik hal itu.
“Mari kita sepakati dulu kondisi hujan dan banjir. Hujan itu sunnatullah, hukum alam. Sangat kecil kemampuan manusia untuk mengendalikan hujan. Sebaliknya, banjir itu relatif bisa dikendalikan, karena adanya fungsi regulasi dari pemerintah melalui tata ruang, tata lahan, dan sebagainya. Juga dapat dikendalikan melalui budaya dan disiplin masyarakat (kebersihan dan empati sosial),” kata Hendro kepada BOGOR-KITA.com, Kamis (27/2/2020) malam,
Doktor dari IPB University mengatakan, peristiwa banjir di Jakarta dan sekitarnya baru baru ini jelas menarik perhatian karena status ibukota yang disandang Jakarta dan dampak turunan yang cukup besar di berbagai aspek. Yang menarik lagi adalah munculnya berbagai polemik “luberan”, artinya, diskusi bukan lagi untuk hal-hal teknis, namun sudah meluber (menyebar) ke aspek politik, termasuk dikaitkan dengan konstelasi Pilpres 2024. Saya tidak mau berkomentar untuk hal-hal politis seperti ini, tapi jelas perlu komitmen politik untuk memitigasi risiko banjir di wilayah Jabodetabek, termasuk politik anggaran.
Namun, katanya, sangat gegabah jika Kabupaten Bogor selalu disalahkan dalam konteks banjir di Ibukota, karena sudah hukum alam jika air mengalir kedataran yang lebih rendah (hukum gravitasi), dan wilayah Kabupaten Bogor berada di dataran yang lebih tinggi dari Jakarta dan sekitarnya. Kalaupun ada andil Kabupaten Bogor dalam kejadian seperti itu adalah yang terkait dengan regulasi tata ruang, perizinan lahan dan bangunan di wilayah hulu (yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor) yang notabene berpotensi mengubah pola dan debit pengaliran air ke Jakarta.
“Inilah hal yang harus diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bagian dari peran dan tanggungjawabnya. Sebaliknya, banjir yang terjadi terakhir kali di Jakarta itu lebih karena hujan lokal (dan bukan air kiriman dari Bogor), yang menunjukkan bahwa banyak peran dan kontribusi dari Pemerintah dan masyarakat DKI sendiri terhadap kejadian banjir tersebut,” kata Hendro.
Ditambahkan, sudah bukan rahasia lagi jika kerap terjadi “pertempuran” antar developer di wilayah Jakarta, yang berdampak terhadap timbulnya banjir di wilayah wilayah tertentu. Masih kental di ingatan kita, adanya “penyerbuan” oleh masyarakat terhadap suatu pusat pertokoan (mall) karena dianggap sebagai biang keladi terjadinya banjir. Logikanya sederhana, dulu waktu tidak ada mall, tidak ada banjir, dan demikian sebaliknya.
“Artinya, sebenarnya banyak masalah banjir di Jakarta yang disebabkan oleh kondisi di Jakarta sendiri, yang berarti, kental peran dan tanggungjawab Pemerintah DKI Jakarta terhadap kondisi tersebut,” tutup Hendro. [] Hari
