Opini : Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat Abaikan Titah ‘Sang Raja’ Dedi Mulyadi
BOGOR-KITA.com, BOGOR- Sebagian besar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengabaikan kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait jam masuk sekolah.
Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan jam masuk sekolah pada jam 06.30 yang selama ini berjalan jam masuk sekolah pada jam 7.00.
Sebelumnya banyak sekali kebijakan gubernur yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, namun hampir semua kebijakan tersebut diabaikan oleh sebagian besar Bupati dan Walikota di Jawa Barat, seperti Barak Militer yang sangat menghebohkan, namun dalam pelaksanaanya hanya beberapa kabupaten/kota saja yang menindaklanjutinya.
Begitupun dengan larangan rapat atau pertemuan instansi pemerintah di hotel, pemberlakuan jam malam bagi pelajar, dan beberapa kebijakan lainnya.
Tentu saja kondisi ini tidak bisa dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, karena berbagai kebijakan ini merupakan kebijakan seorang gubernur, bagaimana bisa kebijakan gubernur tidak direspon positif oleh Bupati dan Walikota yang berada di bawah kordinasinya.
Sehingga perlu adanya analisis mengapa kondisi ini bisa terjadi.
Dalam pengamatan saya ada beberapa faktor : Pertama, Perspektif Personal. Berbagai kebijakan yang dikelurkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, terlihat sebagai perspektif personal Dedi Mulyadi, tidak diinternalisasi menjadi kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Sehingga bukan hanya di tataran pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan sangat mungkin di internal Pemerintahan Propinsi pun tidak memahami secara utuh berbagai kebijakan tersebut.
Kedua, Tanpa Kajian dan Analisis yang konprehensif. Kita faham bahwa dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah, terlebih yang menyangkut hajat hidup masyarakat, harus dikaji secara utuh bahkan diujicobakan, sebelum menjadi sebuah kebijakan.
Namun nampaknya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi tidak melalui kajian apalagi ujicoba, sehingga wajar kebijakan tersebut tidak terimplementasi secara optimal.
Ketiga, Kepentingan Populis. Dedi Mulyadi memiliki habit yang populis, terutama melalui canal media sosialnya, bahkan jauh sebelum menjadi kepala daerah baik bupati maupun gubernur. sehingga dibutuhkan stabilitas populisme tersebut. Karena semenjak menjadi gubernur, Dedi Mulyadi secara personal tidak akan pernah dipisahkan dengan jabatannya sebagai gubernur.
Oleh karena itu harus menjaga stabilitas populisme tersebut diantaranya dengan melemparkan isu. karena saat ini dia sebagai gubernur maka isu tersebut menjadi sebuah kebijakan.
Keempat, Tidak Implementatif. Kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan berbagai konsep implementasi, sehingga masing-masing daerah dipaksa untuk menafsirkan konsep implementasinya masing-masing.
Kondisi ini tentu dianggap kebijakan setengah hati. Ditindaklajuti sukur gak ditindaklanjuti tidak akan berdampak apapun.
Kelima, Dianggap terlalu teknis. Banyak pihak juga menganggap kebijakan Dedi Mulyadi terlalu teknis. Misalnya, seharusnya yang mengeluarkan kebijakan barak militer, jam sekolah adalah dinas pendidikan, gubernur hanya memberikan masukan dan pertimbangan atas kondisi yang ada, terlebih jika gagasan Dedi Mulyadi ini diusulkan kepada kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga menjadi kebijakan nasional.
Tentu saja fenomena ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur Jawa Barat jika, terus menerus dilakukan, karena kecil kemungkinan akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan Kabupaten/Kota. Bisa jadi akan mengarah kepada kegagalan konsolidasi dan kordinasi yang dilakukan oleh gubernur Jawa Barat terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.
Mungkin di pikiran Dedi Mulyadi kebijakan-kebijakan tersebut, diikuti syukur tidak diikuti gaK masalah. Sikap seperti ini bukanlah sikap Struktur Pemerintah yang secara hierarkis dan kordinasi memiliki dampak implementatif. [] Yusfitriadi / Pengamat Politik Visi Nusantara
