Ombudsman: Siswa Positif Covid Semasa PTM di Kabupaten Bogor Puncak Gunung Es Maladministrasi
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pasca adanya siswa yang diduga positif terpapar covid-19 di SMAN 1 Leuwiliiang saat pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) mendapat perhatian serius dari Ombudsman Jakarta Raya yang menilai, bahwa temuan tersebut sebagai fenomena gunung es dampak dari pemberlakuan PTM di wilayah Kabupaten Bogor.
“Sejauh ini belum ada tes swab yang dilakukan kepada seluruh elemen pendukung pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho kepada media, Kamis (8/4/2021).
Teguh P. Nugroho mengungkapkan, sejak awal Ombudsman menduga telah ada potensi mal administrasi yang dilakukan oleh para pihak baik penggagas maupun pihak pemberi persetujuan PTM, serta Satgas Covid 19 Jabar maupun Disdik Jabar.
Menurutnya, para pihak tersebut telah membiarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melampaui batas kewenangannya dengan memberi persetujuan PTM bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bogor yang merupakan ranah Satgas dan Disdik Jabar.
“Dugaan maladministrasi juga dilakukan oleh Kanwil Kemenag yang menyetujui PTM di satuan Pendidikan Menengah Agama Islam (Madrasah Aliyah) masuk kedalam SK Disdik Kabupaten Bogor,” ungkap Teguh.
Selain itu, dugaan mal administrasi juga dilakukan Satgas Covid 19 Kabupaten Bogor serta Disdik Kabupaten Bogor yang memberi persetujuan pelaksanaan PTM kepada 170 sekolah baik satuan pendidikan dasar, menengah dan satuan pendidikan Islam.
“Penggagas dan para pihak pemberi persetujuan adanya PTM dalam skala luas di Kabupaten Bogor, tidak memperhitungkan kemampuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan PTM dan pengawasan nya,” jelas Teguh.
Dugaan mal administrasi dalam tahap perencanaan, lanjut Teguh, terlihat dari keputusan untuk menyetujui banyaknya jumlah sekolah yang melaksanakan PTM.
“Sebagai uji coba, 170 itu angka yang besar. Satgas Covid 19 Jabar dan Satgas Covid 19 Kabupaten Bogor harusnya sudah memiliki kajian lengkap terkait kemampuan pemerintah setempat dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan PTM,” cetusnya.
Menurut Teguh, hal yang paling mudah misalnya, apakah Satgas Provinsi maupun Kabupaten telah memperhitungkan kemampuan anggaran Disdik Jabar, Kanwil Kemenag dan Disdik Kabupaten Bogor dalam melakukan Swab Antigen baik di tahap awal, saat pelaksanaan dan di akhir uji coba PTM guna memastikan adanya indikator yang realible (dapat diandalkan-red) untuk memastikan PTM tersebut aman dari covid 19.
“Nyatanya, saat kami sidak ke lapangan, tidak ada swab antigen yang dilaksanakan baik oleh Disdik Jabar, Kanwil Kemenag maupun Disdik Kabupaten dengan alasan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan hal itu,” pungkas Teguh. [] Fahry
