Muncul Tiga Klaster Baru, DPRD Minta Pemkot Bogor Maksimalkan Perda Tibum
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Kasus Covid-19 di Kota Bogor kembali mengalami peningkatan pasca munculnya klaster di salah satu pesantren dengan jumlah yang terpapar sebanyak 65 orang dan klaster Puskesmas Kayumanis dengan jumlah terpapar 11 orang.
Untuk mengatur terkait penanganan pandemi, saat ini Kota Bogor telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum). Mulai dari langkah penanganan hingga sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar.
Dengan demikian, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bogor meminta Pemkot Bogor untuk menegakkan perda tersebut untuk menekan angka penyebaran dan mencegah munculnya klaster baru.
“Pertama kita berharap Pemkot Bogor betul-betul menegakkan Perda nomor 1 tahun 2021 tentang Tibum. Karena di situ jelas dikatakan tentang penanganan pandemi,” ucap Endah Purwanti usai menghadiri rapat kordinasi Satgas Covid-19 di Taman Ekspresi, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Selasa (8/6/2021).
Pasca munculnya klaster baru ini, lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tingkat ketersediaan kasur atau bed occupancy rate (BOR) di Kota Bogor mulai mengalami peningkatan. Bahkan dari catatannya, keterisian kasur di RSUD Kota Bogor sudah mencapai 40 persen.
“Memang kondisi BOR rumah sakit itu sudah mulai naik angkanya. Bahkan RSUD saat ini sudah di angka 40 persen,” ujarnya.
Sehingga, ia pun meminta agar aparat di wilayah tingkat kecamatan bisa memaksimalkan pemberlakuan PPKM Mikro dengan tidak ragu untuk mengambil kebijakan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran.
Sebab, kata Endah kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan (prokes) sejak lebaran silam mulai mengalami penurunan sebanyak 10 persen dan hal itu menjadi perhatian serius karena bisa menjadi penyebab munculnya penularan dan klaster baru.
“Tingkat awareness masyarakat semakin menurun. Nah harapannya kedepan semakin ditingkatkan lagi terutama di wilayah PPKM mikro dikuatkan lagi, para camat berani untuk mengambil tindakan teknis untuk pencegahan penyebaran covid-19 di wilayahnya,” tegasnya.
Terkait dengan adanya klaster pesantren dan puskesmas, Endah mengaku sudah meminta pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) agar melakukan tracing dan swab PCR secara masif. Hal ini untuk mencegah terjadinya penularan lebih luas, seperti yang terjadi di perumahan Griya Melati, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat.
“Saya menunggu kabar lanjutan dari Kadinkes, karena katanya sudah dilakukan masif tracing sampai pengunjung yang sempat datang ke puskesmas. Karena tadi sudah saya tanyakan langsung bagaimana dengan pengunjung yang datang ke puskesmas, apakah sudah dilakukan swab PCR tapi katanya sedang dilakukan masif tracing,” pungkasnya. [] Ricky
