MUI dan Warga Parung Tetap Tolak Perpanjangan Izin Hotel Trasit

Hotel Transit

BOGOR-KITA.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh agama di wilayah Parung tetap menolak perpanjangan izin lingkungan untuk operasi Hotel Transit Parung. “Bagi saya secara pribadi maupun pengurus MUI Kecamatan Parung tetap berpatokan pada hasil musyawarah warga yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Parung beberapa waktu lalu.

 Intinya tetap menolak permohonan perpanjang izin lingkungan untuk hotel itu,” tegas Saari di Parung, Selasa (17/2/2015).

Selama ini, lanjut dia, keberadaan hotel tersebut masih banyak membawa dampak mudhorat atau kerusakan daripada manfaat, “ Sekali lagi saya tegaskan, MUI Parung tetap konsisten menolak pemberian perpanjangan izin lingkungan. MUI Parung pada senin mendatang akan mengirimkan surat resmi ke Pemerintah Kabupaten Bogor hasil musyawarah warga terkait penolakan tersebut,” bebernya

Sementara, Fadil (42) salah seorang warga Parung berharap agar permasalahan izin Hotel Transit segera diselesaikan secepatnya oleh Pemerintah Kabupaten Bogor secara tegas agar tidak terus menjadi polemik

“Saya sebagai warga masyarakat tentu hanya berharap masalah ini diselesaikan secepatnya oleh pemerintah Kabupaten Bogor secara tegas agar tidak terus jadi polemik." ujar Fadil.

 Semantara Camat Parung Daswara Sulanjana yang ditemui di kantornya mengatakan, Pemerintah Kecamatan Parung tidak akan melakukan langkah yang bisa menjadi boomerang. Karena itu, ketika tekanan penolakan sangat tinggi di masyarakat terkait kehadiran Hotel Parung, pihaknya harus berjalan senada.

“Saya sebagai camat adalah pelayan masyarakat. Jadi di saat ada masalah di lingkungan tentu saya harus mampu menyerap berbagai aspirasi dan melihat fakta yang terjadi di lapangan, di mana semua menolak perpanjang izin hotel tersebut,” ungkap Daswara

Menurut Daswara, hotel tersebut telah melanggar nilai-nilai moral yang berlaku di tengah masyarakat Kecamatan Parung. “Satu hal yang perlu diingat adalah bawah, yang hadir saat musyawarah dan menyatakan penolakan itu adalah para tokoh agama, tokoh ormas, tokoh masyarakat dan beberapa kepala desa serta  paguyuban kepala desa. Mereka itu adalah representasi seluruh warga Kecamatan Parung,” katanya. udin. [] Udin



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *