BOGOR-KITA.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus segera menghentikan manuver politik Koalisi Kerahmatan yang bertele-tele mengajukan dua nama calon Wakil Bupati Bogor. Penegasan ini dikemukakan Sekretaris Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional (FISIP – UNAS), Jakarta, Dr TB Massa Djafar kepada BOGOR-KITA.com, Sabtu (11/4/2015) sore.
Doktor ilmu politik dari Universitas Kebangsaan, Malaysia yang tinggal di Bojong, Kabupaten Bogor ini kembali angkat bicara, karena memperoleh informasi bahwa pada Rabu (8/4/2015) Koalisi Kerahmatan menggelar rapat di sebuah hotel, tetapi berakhir tanpa hasil. “Itu mengindikasikan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kerahmatan, sudah tidak punya niat baik terhadap rakyat Bogor, atau setidaknya menomorsekiankan kepentingan rakyat Kabupaten Bogor, dan cenderung mengedepankan kepentingan mereka sendiri,” tandas TB Massa.
Partai Koalisi seharusnya sensitif dengan perintah undang-undang yang memberikan waktu selambatnya 15 hari kepada bupati untuk mengajukan nama calon wakil bupati kepada Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Bupati Nurhayanti dilantik oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 16 Maret 2015. Itu sudah jauh dri 15 hari. Alasan menunggu peraturan pemerintah tidak dapat diterima, karena siapapun tidak tahu kapan peraturan pemerintah itu turun. Lagi pula, seharusnya mereka mengacu pada peraturan pemerintah yang masih berlaku,” kata senior HMI UNAS ini.
TB Massa menilai, manuver partai politik dalam Koalisi Kerahmatan sudah merusak upaya membangun clean and good govarnance. “Ini gejala yang sangat berbahaya, di manà dinamika politik sudah melampaui batas-batas kewajaran, bahkan di luar akal sehat manusia. Prilaku politik yang dipertontonkan sudah tidak bersandar pada etika politik. Jadi tidak salah jika publik menilai, parpol dalam koalisi dikelola hanya sebagai alat pemenuhan kepentingan pribadi para elitnya. Mereka tidak lagi mengekspresi idealisme, tetapi berhenti pada kepentingan hasrat libido yang sangat primitif. Karena itu pemerintah pusat cq Mendagri harus mengambil sikap dan langkah yang tegas untuk mengakhiri blunder politik yang akan merusak citra dan kinerja Pemerintahan Kabupaten Bogor,” kata TB Massa. [] Admin
