BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Menggenjot penerimaan pajak di satu sisi, dan memberikan bantuan dari sisi belanja daerah.
Demikian dapat disimpulkan inti dari rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2020 serta program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2020, yang disampakan Bupati Bogor Ade Yasin dalam sidang paripurna DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (17/9/2020)..
Ade Yasin mengatakan tema pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada dua fokus yakni pemulihan ekonomi dan pelayanan sosial. Pemulihan ekonomi dan pelayanan sosial sekaligus menjadi landasan penyusunan KUPA xan PPAS-P 2020
Kondisi makro ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2020 akibat pandemi covid-19 digambarkan Ade Yasin sebagai berikut:
1.Laju pertumbuhan ekonomi menurun 10,54 persen. Kondisi LPE Kabupaten Bogor masih lebih baik dibandingkan kondisi nasional dan Jawa Barat yang menurun 10,82 persen dan 11,68 persen
2.Persentase penduduk miskin di akhir tahun 2020 diperkirakan meningkat sebesar 2,48 persen. Peningkatan persentase kemiskinan Kabupaten Bogor lebih tinggi dibanding nasional dan Jawa Barat sebesar 0,28 persen dan 0,62 persen.
3.Tingkat pengangguran terbuka di akhir tahun 2020 diprediksi meningkat sebesar 3,77 persen. Peningkatan persentase pengangguran Kabupaten Bogor diprediksi lebih tinggi dari nasional sebesar 2,9 persen dan lebih rendah dari Jawa Barat sebsar 3,94 persen.
Ade Yasin mengatakan, sebelumnya ada sejumlah relaksasi yang diberikan kepada dunia usaha, seperti adanya kemudahan pengajuan pengurangan pajak air tanah dan genset bagi pengusaha hotel, restoran dan lain sebagainya yang berakhir 31 Agustusd 2020.
Dari sisi pendapatan, Ade Yasin mengemukakan 4 kebijakan yang akan ditempuh sampai akhir tahun 2020, yakni:
1.Optimalisasi pemeriksaan pajak.
2.Melaksanakan penagihan pajak pbb-p2 secara aktif .
3.Melaksanakan kerjasama dengan kejaksaan dalam penagihan pajak.
4.Pemberian keringanan pajak dengan mencicil denda berdasarkan masa pajak untuk pokok pajak yang sudah terbayar.
Sementara dari sisi belanja daerah, selain mengikuti kebijakan yang telah ada, Pemkab Bogor juga melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi daerah.
Ade Yasin menyebut 12 arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah yakni:
1.Memberikan bantuan permodalan bagi UMKM dan pekerja yang terdampak PHK
2.Memberikan insentif terhadap permasalahan sektor primer yang muncul akibat terganggunya sektor sekunder;
3.Mengoptimalkan pemanfaatan kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL).
4.Pengendalian keamanan pangan daerah;
5.Pengendalian distribusi pangan;
6.Pengembangan usaha pangan masyarakat dan peningkatan pengelolaan pasca panen;
7.Penguatan cadangan pangan daerah;
8.Penyediaan pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, berupa penyediaan benih, bibit dan peningkatan stimulus pupuk dan obat-obatan;
9.Peningkatan produksi pertanian melalui optimalisasi produksi upt dan balai benih;
10.Memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok usaha budidaya pertanian dan perikanan;
11.Membantu pemasaran produk pertanian dan UMKM dengan model online;
12.Melaksanakan model pembangunan padat karya, terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa.
Dari segi pembiayaan Ade Yasin mengatakan, kebijakan pembiayaan daerah tahun 2020 diarahkan pada:
1.Penerimaan pembiayaan dengan pemanfaatan sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya.
2.Kondisi pembiayaan netto yang belum dapat menutup defisit anggaran, maka diperlukan langkah-langkah yang konkrit baik melalui optimalisasi pendapatan, rasionalisasi belanja dan rencana pembiayaan yang cermat. [] Admin
