Kota Bogor

Korban KSP-SB Desak Kejari Bogor Segera Serahkan Aset Restitusi, Ini Alasannya

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Puluhan anggota Perkumpulan Perhimpunan Pejuang Sejahtera Bersama (PP-PSB) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Jalan Ir H Djuanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (19/11/2026).

Kedatangan PP-PSB tersebut untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menuntut kepastian realisasi pengembalian aset kepada korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB).

Dalam aksi damai itu, para korban meminta Kejari Kota Bogor segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, khususnya terkait penyerahan aset yang diperuntukkan bagi para korban melalui paguyuban yang telah ditetapkan.

Ketua PP-PSB, Nirwana Oktavia Sinaga, menegaskan bahwa penyerahan aset tersebut merupakan hak 2.356 korban yang telah membuat laporan polisi (LP). Karena itu, menurutnya, tidak seharusnya ada lagi alasan yang menyebabkan proses eksekusi putusan pengadilan tertunda.

“Ini adalah hak dari 2.356 orang yang sudah LP. Tidak ada di sini kepemilikan daripada non-LP. Putusan pengadilan itu sudah sah, jadi harus dijalankan pihak kejaksaan selaku eksekutor. Mereka tidak boleh menahan aset kepemilikan dari para korban,” tegas Nirwana.

Ia berharap Kejari Kota Bogor dapat menjalankan putusan tersebut secara transparan dan tidak memperpanjang proses dengan melakukan pembahasan ulang terhadap persoalan hukum yang telah diputus pengadilan.

Nirwana mengungkapkan, selama ini komunikasi dengan pihak kejaksaan sebenarnya berjalan baik. Pihak paguyuban juga telah memenuhi berbagai permintaan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung proses penyerahan aset.

Namun, ia menyayangkan belum adanya realisasi penyerahan aset pada kepemimpinan Kajari saat ini. Padahal, menurutnya, persoalan tersebut telah melalui proses panjang dan tidak seharusnya kembali dipersoalkan dari sisi hukum.

“Harapan saya, aset yang masuk dalam berkas perkara dan sudah clear and clear segera diserahkan kepada kami selaku paguyuban, karena memang putusannya harus diserahkan melalui paguyuban. Kejaksaan tetap memiliki kewenangan, tetapi tinggal melakukan pengawasan,” ujarnya.

Adapun aset yang diharapkan segera diserahkan kepada para korban terdiri dari sejumlah ruko, tanah, hingga kendaraan roda empat.

Nirwana menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan konstitusional untuk mendapatkan hak sekaligus kepastian hukum, bukan upaya menyerang institusi kejaksaan.

Senada, Koordinator Lapangan aksi PP-PSB, Gokma P. Sinaga, mengatakan berbagai upaya telah ditempuh pihaknya untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut. Mulai dari komunikasi, mediasi, hingga penyampaian surat kepada pihak kejaksaan.

Namun, hingga saat ini, upaya tersebut dinilai belum membuahkan hasil berupa penyerahan aset kepada korban.

“Sejak awal kami sudah banyak berjuang melalui mediasi dan bersurat. Saat itu disampaikan aset akan segera diberikan kepada para korban. Tetapi sampai hari ini belum ada pergerakan, padahal putusannya sudah inkrah,” ungkap Gokma.

Ia juga mengingatkan agar proses yang telah berjalan tidak kembali berubah atau dibatalkan. Menurutnya, penyerahan aset tersebut telah dibahas bersama pihak kejaksaan dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Salak pada 29 Juli lalu, saat masih dipimpin Kajari sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Bogor, Agus Wirawan Eko Saputro, menyambut baik kedatangan perwakilan PP-PSB. Ia menilai penyampaian aspirasi tersebut menjadi bentuk kepercayaan masyarakat kepada institusinya untuk menuntaskan persoalan aset restitusi.

Agus memastikan pihaknya akan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

“Kami diberi amanah dan tanggung jawab untuk segera menyelesaikan itu dengan baik dan benar. Namun, kami tetap harus berhati-hati. Setiap orang tentu punya keinginan, dan keinginan itu harus kami akomodir apakah bisa atau tidak. Kami harus menggunakan prosedur hukum,” jelas Agus.

Ia menambahkan, pelaksanaan putusan pengadilan harus memperhatikan dua aspek penting, yakni kepastian hukum dan keadilan. Karena itu, pihaknya perlu mempelajari secara menyeluruh amar putusan maupun dokumen terkait sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Amar putusan seperti apa, P-48 seperti apa, harus kami taati. Kepastian hukum harus terlaksana, tetapi ada keadilan yang juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena mengejar kepastian hukum, keadilan justru dikesampingkan,” katanya.

Agus mengaku tidak mengikuti secara langsung proses penanganan perkara pada masa kepemimpinan Kajari sebelumnya. Oleh sebab itu, setelah menerima amanah sebagai Kajari Kota Bogor, ia perlu mempelajari kembali seluruh dokumen dan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan.

Ia memastikan seluruh pihak akan diberikan kesempatan menyampaikan pandangan agar penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan secara proporsional.

“Saya harus mendengar semua belah pihak. Saya akan memberi porsi yang sama kepada semua pihak. Tuntutan mereka akan saya akomodir, begitu juga tuntutan pihak lain, sehingga lebih mudah bagi kami untuk mencari solusi,” pungkasnya.

Pewarta : Ricky

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

PROFIL

[widget id="flex-posts-list-4"]
To Top