Mahasiswa IPB Bogor bentangkan spanduk mengingatkan untuk selalu menjaga netralitas. [ Foto : Gusta]

Kampus IPB Ternodai Narasi Pilpres

BOGOR-KITA.com – Forum mahasiswa pascasarjana IPB menyoroti kegiatan pelantikan Ormawa (Organisasi Kemhawasiswaan) IPB BOGOR, Minggu (27/1/2019) yang mengusung tema “Membentuk Karakter dan Kompetensi Ormawa IPB untuk Mewujudkan Lulusan Techno-Sociopreneur” dengan keynote speaker Prof Rhenald Kasali yang juga merupakan dosen Universitas Indoenesia.

Pelantikan ini dihadiri oleh lebih dari 100 Ormawa IPB baik S1 maupun pascasarjana. Mahasiswa yang bergabung dalam ormawa adalah mereka yang punya pandangan dan wawasan, cara berperan untuk bangsa melalui wadah kampus masing-masing.

Akhir-akhir ini kampus IPB banyak menggaungkan narasi Disruption era 4.0 dengan spesifik pada konteks sektor pertanian secara umum, sesuai core-nya sebagai kampus pertanian. Apresiasi untuk narasi yang dibawa oleh IPB pada konteks ini dengan visi besar menuju World Class University.

Salah satu rangkaian internalisasi narasi tersebut adalah melalui tema yang diusung pada pelantikan Ormawa se-IPB Minggu siang, dengan tujuan memberikan insight baru dan tambahan wawasan dan relevansi narasi pada sekotr pertanian.

Dipahami bahwa tugas institusi menyampaikan gagasan pada publik itu tidak mudah, dan tidak menjamin informasi itu sampai sesuai dengan ekspetasi yang diharapkan. Diskurus ini sedang terjadi di Kampus IPB, antara pro dan kontra terhadap relevansi era disrupsi pada wilayah keilmuwan pertanian (kehutanan, peternakan, perikanan dan kelauatan).

Sebab lahirnya teori ini juga berdasarkan perkembangan industri pada negara Amerika Serikat, bukan based on kondisi dan fakta yang terjadi di Indonesia. Sehingga relevansinya masih diperdebatkan dalam komunitas ilmuwan dan civitas IPB.

Sejatinya sebuah narasi baru yang dibawa adalah salah satu bentuk paket kebijakan. Kebijakan bertujuan menyelesaikan permasalahan, dan narasi 4.0 pada konteks pertanian masih menjadi perdebatan ilmiah. Terkait substansi nilai, konsep, dan model terapannya apalagi untuk Indonesia yang masih berkategori sebagai Negara Sedang Berkembang (NSB).

Namun, di balik pro kontra narasi ini, terjadi hal yang tidak semestinya pada agenda pelantikan Ormawa, di mana narasi yang dibawa justru keluar dari tema yang dibawa, dan indikasi narasi lebih sebagai sebuah keperpihakan praktis politik yang ilmiah, namun sayangnya tidak pada tempatnya.

Penyampaiannya, walaupun ilmiah, namun interpretasi data ilmiah terlalu membawa ke arah pilihan politik dan pengarahan opini secara halus. Hal yang sangat disayangkan terjadi di wilayah kampus, momen ilmiah dan intelektual dinodai dengan agenda dan narasi keberpihakan yang tidak pada tempatnya.

Cara pandang mazhab pemikiran post-positivistik melihat Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, sehingga rumusan cara pandang, narasi dan pemikiran seorang ilmuwan tidak ada yang bersih dan murni netral. Apa yang menjadi cara pandang, konsep, etc tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang dianut oleh ilmuwan tersebut. Hal ini yang terjadi pada agenda pelantikan tersebut, banyak yang lupa bahwa pembicara Prof Rhenald Kasali juga memiliki nilai-nilai yang telah lama terbentuk dengan aktivitas dan lingkungannya.

Heinemann et al (1990) dalam teorinya menyampaikan ide bahwa analisis itu bisa netral adalah mitos. Kebijaksanaan dan kedewasaan dalam pemikiran, dan wawasan keilmuwan semestinya itu yang dikedepankan dalam komunitas keilmuwan di kampus. Seorang ilmuwan analisis kebijakan yang bernama Russel L. Ackoff pernah menyampaikan “kita lebih sering gagal karena memecahkan masalah yang salah, daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat.”

Konteks ini yang banyak mendapat sorotan civitas akademika IPB tentang relevansi etika ilmiah dalam penyampaian materi dan narasi yang menyerupai seperti sebuah agenda sosialisasi di agenda pelantikan. Konteks materi yang disampaikan based on data dengan analisis terhadap utang Indonesia dan prestasi pemerintahan saat ini. Hal yang wajar dan ilmiah untuk dibicarakan dalam kontestatsi dunia akademik, namun hal yang disayangkan jika bahasan tersebut melenceng pada bentuk persuasif dan secara vulgar menyebutkan kecondongan pada salah satu pihak yang bermain dalam kontestasi Pilpres 2019.

Substansi kritik yang disoroti bukan pada persoalan teknis tentang kenapa pimpinan IPB mengundang Prof Rhenald Kasali dll, alasannya mengundang beliau dll. Namun kami menyoroti etika publik di dunia akademisi, dan substansi narasi dan relevansi konteks yang disampaikan dengan agenda yang digunakan pada pelantikan Ormawa se-IPB. Siapapun yang diundang dan siapapun yang berbicara semua dijamin hak nya berpendapat sesuai pasal 28 UUD 1945.

Konteks keberpihakan ini juga menjadi diskurus sendiri, sebab keperpihakan dalam politik adalah keniscayaan, namun etika, waktu dan tempatnya yang perlu disesuaikan. Keberpihakan yang dibawa dan umum kita bersama perjuangkan adalah keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan rakyat, dan perbaikan bangsa dan negara. Walaupun setiap aktor tentunya punya klaim masing-masing yang memperjuangkan narasi-narasi tersebut.

Kita tidak menolak politik untuk dibicarakan dalam kampus, sebab politik tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Politik juga menjadi studi dan ilmiah yang ditelaah dalam kampus, sehingga narasi yang dikuatkan adalah politik ilmiah.

IPB sendiri memiliki banyak mata kuliah yang berkaitan dengan politik, di antaranya mata kuliah Politik Kehutanan, mata kuliah Ekonomi Poliitik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Persoalan ini yang disoroti oleh dua pihak, yaitu  IPB sebagai penyelenggara, dan pembicara sebagai penyampai narasi. Publik mengharapkan komitmen IPB dalam mengawal netralitas politik praktis dalam panggung dan dialektika intelektual, apalagi dalam momen pilpres seperti ini. Komitmen ini perlu disampaikan apakah itu komitmen narasi, teknis, kebijakan, kontrol agenda dan berbagai isu lainya yang menjaga nama baik IPB dari penggunaan kampus sebagai ajang kampanye atau susupan kegiatan politik praktis tertentu. Termasuk kebijakan IPB terhadap warga intelektualnya agar menjaga nilai-nilai dan etis keilmuwan dengan tidak menggunakan sarana kampus dan berbagai fasilitasnya, maupun kekusaaan yang dimiliki untuk memenangkan pilihan politik tertentu.

Kedewasaan intelektual adalah bahwa setiap individu memiliki preferensi pilihan politik masing-masing, namun akademisi bukan aktor politik yang bisa mengampanyekan atau menggaungkan pilihan tertentu agar publik juga tertarik memilih pilihan politik tersebut dalam komunitas intelektual. Hal ini dalam etika demokrasi adalah benar, namun jika tempat kontestasinya kampus maka menjadi salah.

Kedewasaan menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut juga sebagai keadilan, sehingga IPB juga diharapkan bisa adil dalam konteks ini.

Kejadian seperti ini tidak perlu terjadi lagi, apalagi oleh sesama akademisi. Jika yang menyampaikan adalah aktor politisi praktis, bisa kita maklumi dia mungkin belum tahu dunia akademisi dan etika komunitas intelektual, walaupun juga tetap tidak bisa dibenarkan. Apalagi hal sesama komunitas intelektual, namun memasukan agenda narasi yang tidak ilmiah pada konteks keberpihakan politik praktis pada ruang dan waktu yang  kurang sesuai. [] Admin

Penulis: Iswan (Ketua Departemen Kajian Strategis & Kebijakan Publik Forum Mahasiswa pascasarjana IPB)



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *