ISPIKANI: Penetapan dan Pelaksanaan Perikanan Terukur Basis Datanya Harus Kuat
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Ketua Dewan Profesi dan Pakar Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI), Dr. Luky Adrianto mengatakan ISPIKANI perlu terlibat aktif dalam perbaikan tata kelola perikanan di Indonesia, termasuk kebijakan perikanan dan kelautan yang ada saat ini, seperti perikanan terukur.
“Perikanan terukur harus melalui proses terukur dan implementasinya juga terukur. Perlu kehati-hatian dalam penetapan zonasi dan pelaksanaan perikanan terukur ini. Basis datanya harus kuat dan dilakukan dengan kajian stok yang benar,” ucap Luky Adrianto dalam Rakernis ISPIKANI, Sabtu (27/11/2021).
Mengutip Kompas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur mulai tahun 2022.
Saat ini, beberapa aturan tengah disusun untuk mengimplementasi kebijakan baru tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kebijakan penangkapan terukur merupakan satu dari tiga program terobosan KKP dari tahun 2021-2024. Tujuannya untuk mewujudkan ekonomi biru (blue economy) di sektor kelautan dan perikanan.
Luky menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perikanan terukur dan penerapan zona bisnis ini penting menerapkan keterkaitan sistem ekologi-sosial-ekonomi.
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu dewan pakar ISPIKANI, Ari Purbayanto, dirinya menekankan pentingnya memperbaiki data-data yang ada seperti data jumlah kapal, jenis kapal, ukuran kapal dan beroperasi dimana saja serta teknologi dan inovasi.
Untuk itu bagaimana memanfaatkan perikanan terukur dengan menggunakan data-data tersebut. Sehingga data tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya menyiapkan SOP dan instrumen yang jelas bagi pelaku usaha perikanan.
“Dewan Pakar ISPIKANI menyarankan agar ISPIKANI perlu mendorong “Fisheries Multi-Staleholder Platform”. Sehingga WPP Management Plan menjadi kunci dalam perikanan berkelanjutan ini,” katanya.
Merespon kebijakan ini, Ketua Umum ISPIKANI Ichsan Firdaus menuturkan bahwa kebijakan perikanan terukur ini sosialisasinya harus dijalankan dengan baik. “Jangan sampai kebijakan strategis ini melahirkan pengelolaan perikanan yang ekslusif dan direspon dengan kurang baik oleh publik perikanan,” tegasnya.
Persoalan kebijakan perikanan ini, juga direspon oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menurutnya permasalahan mendasar kelautan perikanan di Indonesia yaitu infrastruktur, inovasi, kelembagaan dan pembiayaan, SDM dan benih/bibit/pakan dan obat-obatan.
“Terkait dengan ragam permasalahan tersebut Ketua Komisi IV DPR RI juga mendukung kebijakan perikanan terukur, namun penting dipersiapkan infrastruktur dan data dengan baik,” tutupnya. [] Ricky
