BOGOR-KITA.com, JAKARTA – TNI – Polri perlu meminta jaminan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait distribusi bantuan sosial ke masyarakat harus lancar dan tidak terkendala apa pun. Jangan sampai new PSBB ini, di mana semua aktivitas masyarakat dibatasi tapi masyarakat kesulitan untuk bertahan hidup karena bansos tidak diatur dan tidak diterima masyarakat, akhirnya yang terjadi adalah amuk massal.
Imbauan ini dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menanggapi pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang berlaku mulai 14 September 2020 sampai dua pekan ke depan.
Dalam siaran pers, Senin (14/9/2020), Neta mengatakan, pihaknya merasa perlu mengemukakan imbauan itu karena keputusan PSBB di DKI Jakarta memicu polemik.
Polemik itu sendiri, menurut Neta, wajar terjadi karena secara politik Anies memang berseberangan dengan Presiden Jokowi sehingga ada pihak-pihak yang hendak mengadu domba untuk membuat kekacauan di tengah makin merebaknya wabah pandemi Covid 19 ini.
IPW menilai, kata Neta, tujuan pihak-pihak yang hendak mengadu domba ini sangat jelas, yakni hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi.
Apalagi perekonomian nasional memang lagi memburuk dan lapangan pekerjaan makin sulit karena PHK kian meluas di tengah pandemi Covid 19 yg tidak berkesudahan. Artinya, ancaman gangguan sosial menganga di depan mata, di tengah kebingungan pemerintah mengatasi pandemi Covid 19.
“Sebab itu TNI – Polri yang berada di garda terdepan dalam melakukan operasi yustisi PSBB tahap kedua di Jakarta agar senantiasa bersikap arif,” pinta Neta.
Tujuan operasi yustisi itu adalah agar masyarakat disiplin dan penyebaran wabah Covid 19 bisa dicegah tapi aparat TNI Polri di lapangan perlu cermat melihat perkembangan psikologis masyarakat yang sudah berbulan bulan terlilit situasi pandemi Covid 19.
“Memang, dalam mengamankan PSBB aparatur TNI Polri harus bersikap tegas. Namun tetap harus dlm koridor kebangsaan agar tidak muncul benturan dangan masyarakat yang saat ini dalam kondisi tensi tinggi akibat berbagai kesulitan yang melilitnya,” katanya lagi.
Bagaimanapun potensi benturan di new PSBB Jakarta ini harus dihindari agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan untuk menggulingkan Presiden Jokowi.
Sebenarnya TNI polri sudah punya pengalaman dalam mengamankan Jakarta pada PSBB sebelumnya, sehingga tentunya tidak ada masalah ketika mulai Senin ini aparat TNI – Polri melakukan operasi yustisi ke perkantoran pada new PSBB Anies kali ini.
Hanya aparatur TNI – Polri tetap perlu mengingat bahwa PSBB kali ini sangat berbeda dengan PSBB sebelumnya.
Saat ini tensi masyarakat dalam tegangan tinggi dan secara psikologis masyarakat lebih nekat karena berbagai kesulitan tanpa henti terus melilitnya.
Dalam kondisi ini gesekan sosial lebih mudah terpicu. Sebab itu TNI polri perlu juga meminta jaminan dari Anies bahwa distribusi bantuan sosial ke masyarakat harus lancar dan tidak terkendala apa pun. Jangan sampai new PSBB ini dimana semua aktivitas masyarakat dibatasi tapi masyarakat kesulitan untuk bertahan hidup karena bansos tidak diatur dan tidak diterima masyarakat, akhirnya yang terjadi adalah amuk massal.
“PSBB adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran wabah Covid 19 tapi jangan sampai akibat new PSBB masyarakat Jakarta kesulitan untuk bertahan hidup. Sebab sebagian besar warga Jakarta adalah pekerja lepas yang tidak punya pekerjaan tetap dan masalah kehidupan sosial mereka sangat berpotensi menjadi gesekan yang bisa menjadi gangguan Kamtibmas,” tutup Neta. [] Admin
