Neta S Pane
JAKARTA – Setelah dilantik jadi Presiden RI, Senin (20/10), prioritas pertama yang urgen dilakukan Jokowi adalah melakukan memebahi tubuh Kepolsian Republik Indonesia (Polri). Presiden Jokowi harus mendahulukan pembenahan secara signifikan perbaikan di tubuh Polri. Tujuannya agar Polri menjadi garda terdepan dalam menjalan konsep revolusi yang mumpuni melakukan penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban sosial di masyarakat.
Hal ini dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Wacth (IPW), Neta S Pane dalam siaran pers yang dikirimkan ke Redaksi BOGOR-KITA.com, Minggu (19/10) pagi. “Pembenahan signifikan di tubuh Polri itu slah satunya dalah mengganti Kapolri Sutarman,” kata Neta.
Neta mengemukakan, ada tiga alasan mengapa Kapolri harus segera diganti. Pertama, karena Polri adalah hulu penegakan hukum. Sebagai hulu penegakan hukum, maka Kapolrinya diperlukan orang yang baru yang memahami sepenuhnyab konsep revolusi mental yang menjadi hulu konsep perubahan Jokowi.
Kedua, karena para relawan Jokowi-JK kecewa dengan para elite Polri karena hingga saat ini kasus Obor Rkyat yang dinilai telah menghina Jokowi di masa kampanye Pilpres 2014, tak kunjung diproses hingga tuntas. Para elite Polri malah membalikkan situasi seolah kasus itu tidak bisA dituntaskan karena Jokowi tidak mau diperiksa penyidik. Ketiga, pergantian Kapolri ini perlu untuk menciptakan suasana baru dan kinerja baru di lingkungan kepolisian, yang membawa konsep pembangunan hukum yang baru dengan semangat revolusi mental.
IPW menilai sedikitnya delapan jenderal yang pantas menggantikan Sutarman. Yakni, empat jenderal bintang tiga, (Komjen) dan empat jenderal bintang dua (Irjen). Mereka adalah Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Alius, Komjen Anang Iskandar, Komjen badroedin Haiti, Irjen Anton Setiadi, Irjen Pudji Hartanto, Irjen Syahruddin, dan Irjen Unggung Chayono. [] Admin
