Insentif Nakes Penanganan Covid-19 di Bogor Nunggak Beberapa Bulan
BOGOR-KITA.com, CISEENG – Pandemi covid-19 masih terus berlangsung, pemerintah pun terus berusaha menangani dan mengendalikan penyebaran wabah corona ini dengan berbagai cara, salah satunya dengan program vaksinasi.
Satu pihak yang sejak awal sudah berjuang dan hingga hari ini masih berjibaku melawan covid-19 adalah para tenaga kesehatan (nakes). Melihat hal ini, pemerintah melalui Kemenkes sebagai leading sector penanganan covid-19 membuat kebijakan pemberian tunjangan insentif bagi para nakes.
Tapi nyatanya, beberapa bulan terakhir ini, uang insentif bagi para nakes tersebut belum dicairkan alias macet. Dikonfirmasi hal ini, sejumlah nakes di Kabupaten Bogor pun mengakui bahwa kemacetan pembayaran uang tunjangan insentif tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir tepatnya sejak akhir 2020.
“Iya mas, memang sejak bulan November tahun lalu (2020), uang tunjangan insentif tidak cair. Infonya ya cuma gitu aja, belum ada pencairan dari pusat katanya,” ungkap F (29) seorang perawat di salah satu pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah, Minggu (28/3/2021).
Wanita yang juga ASN ini mengaku dirinya hanya bisa pasrah menerima kenyataan tersebut. Meskipun dirinya mengakui, bahwa tugas nakes di masa pandemi ini memang semakin banyak dan semakin berat.
“Tugas kami para nakes bertambah, apalagi saat ada pasien positif covid dan lainnya. Saat ini tugas tambahan baru adalah pelaksanaan vaksinasi. Ya meski berat tapi tetap kami jalani. Semoga pemerintah memperhatikan hal ini,” harapnya.
Terlambatnya pembayaran uang tunjangan insentif bagi nakes juga dibenarkan seorang praktisi medis sekaligus pemilik dari RS Sentosa Kemang, dokter Fritz M. Rumintjap.
“Dari data yang kami punya, macet pembayaran terjadi sudah lima bulan terakhir, tepatnya sejak bulan November 2020 lalu,” ungkap Fritz.
Ia menambahkan, rasa lelah para nakes makin bertambah karena tugas – tugas berat termasuk risiko kesehatan yang mengancam. Namun di sisi lain, bukan cuma insentif nakes yang macet, bahkan klaim biaya covid juga tidak cair.
“Saat kami tanyakan, alasannya macam – macam, misalnya soal administrasi dan lainnya. Padahal kalau hanya masalah administrasi belaka, pandemi ini kan force majeure non alam. Yang jelas kami para nakes dan rumah sakit jadi korban keterlambatan pembayaran ini,” tandasnya.
Untuk diketahui, dalam rapat kerja Kementerian Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI pada awal bulan Februari 2021 lalu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono menyatakan bahwa instansinya mengusulkan tambahan anggaran Rp134,46 triliun untuk penanganan Covid-19 pada 2021.
“Terkait insentif untuk tenaga kesehatan, kami sudah mengakomodasi keinginan dewan yang terhormat untuk tidak jadi memotong insentif bagi tenaga kesehatan. Tidak jadi dipotong alokasi insentifnya tetap sebesar Rp16,83 triliun berdasarkan perhitungan yang kami lakukan pada 2020 kemarin,” kata Dante dalam rapat kerja tersebut. [] Fahry
