BOGOR-KITA.com – Setelah melakukan mediasi dengan DPRD, Forum Komunikasi Honorer (FKH) K2 Kota Bogor akan bertemu dengan orang yang memiliki kontrak politik dengan mereka yaitu Walikota Bogor Bima Arya, Jumat (21/09/2018) sore.
Bima Arya menceritakan bahwa kontrak politik yang sudah terbangun sejak 2013 silam, sudah dipenuhi sebagian oleh Bima Arya.
“Secara lisan saya sudah sampaikan kepada presiden, jadi beberapa minggu yang lalu saya ditunjuk menjadi juru biacara walikota di istana presiden salah satu hal yang saya sampaikan adalah kami ingin agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada honorer atau K2 dengan memberikan kebijakan,” ucapnya kepada awak media, Jumat (21/09/2018) di lapangan Wira Yudha Pusdikzi, Bogor Tengah.
Bima juga menjelaskan bahwa formasi penerimaan PNS dari K2 adalah wewenang pusat, maka dari itu di setiap pertemuan dengan Kemenpan-RB, Bima selalu menyampaikan aspirasi FKHK2 Kota Bogor yang sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun.
“Yang kedua juga kami berusaha untuk meringankan beban mereka, apa yang bisa kami alokasikan melalui APBD seperti honor untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.
Bima yang sempat menjadi juru bicara di Istana Bogor juga sudah menyampaikan aspirasi FKHK2 kepada Presiden Jokowi secara langsung dan akan segera melayangkan surat secara resmi agar permasalahan tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
“Kalau kita lihat seharusnya ada percepatan revisi dari UU ASN sehingga berpihak kepada teman-teman FKHK2, jadi waktu di Istana Bogor saya sampaikan langsung aspirasi teman-teman FHKHK2 dan kalaupun nanti ada pengangkatan harusnya dipermudah dan tidak perlu tes lagi,” pungkasnya. [] Fadil
