HUT PGRI, Pemkot Bogor Fokus Tingkatkan Kesejahteraan dan Kurangi Beban Guru
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kota Bogor tahun ini dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan para guru.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 Tingkat Kota Bogor di Lapangan Kresna, Bantarjati, Selasa (25/11/2025).
Jenal menegaskan bahwa berbagai persoalan teknis yang selama ini membebani para guru, termasuk keterlambatan pencairan tunjangan, harus bisa diminimalisir.
“Ke depan tidak ada lagi permasalahan teknis di lapangan, seperti keterlambatan tunjangan yang memang melekat sebagai hak guru. Ke depan bisa kita hindari,” ujar Jenal.
Mengangkat tema “Guru Hebat Indonesia Kuat”, peringatan tahun ini disebut Jenal sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurutnya, guru diharapkan tidak hanya fokus mengajar, tetapi juga mengembangkan kearifan lokal dan kemampuan teknologi, meski teknologi bukan menjadi tujuan utama.
Pemerintah, kata Jenal, menyadari bahwa pemberian insentif dan tunjangan guru masih belum ideal. Namun, berbagai langkah konkret telah disiapkan.
“Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000,” katanya.
Selain itu, beban administratif guru akan dikurangi, kewajiban mengajar tidak lagi harus 24 jam, dan akan ada satu hari khusus bagi guru untuk belajar dalam sepekan. Kebijakan tersebut diharapkan membuat guru lebih fokus pada tugas utama sebagai pendidik profesional.
Selain itu, Jenal juga mengungkapkan bahwa Kota Bogor tengah menyiapkan solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Salah satunya melalui keterlibatan mahasiswa dari berbagai universitas dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) melalui skema magang. Para mahasiswa nantinya dapat membantu proses KBM sesuai bidang pendidikan yang mereka tempuh.
“Tinggal skema pembiayaan. Ada alternatif dari dana BOS sekolah, namun masih kita jajaki apakah berbenturan dengan regulasi yang ada. Karena moratorium masih harus kita patuhi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa merger sekolah menjadi salah satu opsi untuk meminimalisir defisit guru di beberapa wilayah.
“Mungkin tidak semua, tapi kita minimalisir,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi, menegaskan bahwa berbagai upaya tengah dilakukan untuk mengoptimalkan kebutuhan tenaga pengajar.
“Kita mencoba menggali semua potensi yang ada dengan menggandeng mahasiswa, pemerhati, LSM, kemudian juga mengembangkan teknologi. Alhamdulillah sudah hampir didapat di seluruh sekolah di Kota Bogor,” katanya.
Herry menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah menyiapkan program digitalisasi pembelajaran, yang memungkinkan satu guru mengajar di dua sekolah secara bersamaan.
Selain itu, lanjut Herry beberapa LSM disebut siap membantu penyediaan guru, serta optimalisasi program kampus mengajar bagi mahasiswa di semester ganjil.
“Hal ini kita jadikan upaya untuk mengoptimalisasi dan memecahkan persoalan yang selama ini kita hadapi, seperti kurangnya tenaga pengajar,” tutupnya. [] Ricky
