BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) meminta kepala daerah di kabupaten kota di Jabar memberikan insentif kepada hotel dan restoran.
Hal ini dikemukakan Ridwan Kamil saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Ekonomi dan Penanganan COVID-19 di Jawa Barat di Bale Pasundan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Jabar, Kota Bandung, Kamis (19/3/2020).
Rakor turut dihadiri Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja dan Ketua TP PKK Jabar Atalia Ridwan Kamil..
Kepala KPwBI Jabar Herawanto melaporkan bahwa pertumbuhan Jabar pada 2019 melambat dibanding 2018 yakni sebesar 5,07 persen.
Sementara secara keseluruhan, KPwBI Jabar memperkirakan tahun ini perekonomian provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini berada di rentang 4,6 hingga 5,1 persen.
Namun, sejak awal 2020 kondisi ekonomi mendapat tantangan akibat dampak COVID-19 sehingga menyebakan ekonomi di triwulan I 2020 diperkirakan bias ke bawah pada rentang 3,7 hingga 4,1 persen.
“Potensi penurunan utamanya bersumber dari penurunan ekspor, investasi, dan tertahannya konsumsi. Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan serta konstruksi cenderung melambat,” ujar Herawanto.
“Sebagai upaya jangka pendek untuk mengurangi perlambatan ekonomi akibat COVID-19, KPwBI Jabar merekomendasikan stimulus ekonomi berupa percepatan belanja fiskal oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar,” tambahnya.
“Saya juga titip (kepada) bupati/wali kota untuk berikan insentif (berupa) pengurangan pajak hotel dan restoran. Jangan sampai (mereka) pengunjungnya sedikit, pajak tidak ada insentif akhirnya cash flow industri restoran dan hotel tertinggal dan terjadi PHK. (Pengurangan pajak) bisa dilakukan minggu ini, secepatnya,” tegas Ridwan Kamil.
Selain itu, Kang Emil meminta bupati/wali kota di Jabar untuk segera membelanjakan APDB dan membuat rencana aksi pembelanjaan anggaran pemerintah dalam dua bulan ini untuk mengurangi keterlambatan.
“Utamakan hibah bansos (bantuan sosial) nomor satu, (agar) penerima bisa belanjakan (untuk) konsumsi barang dan lain-lain. Terkait pengurangan pajak di level nasional, tentu kami juga rekomendasikan ke Mendagri untuk memastikan industri terdampak bisa melakukan survival dengan baik, dengan pajak yang dikelola pusat,” katanya, dilansir dari Humas Pemprov Jabar. [] Admin
