Kota Bogor

DPS Minta Pemkot Batalkan Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Awal Tahun

Anggota DPRD Kota Bogor Devi Prihatini Sultani (DPS)

BOGOR-KITA.com, BOGOR  – Anggota DPRD Kota Bogor Devi Prihatini Sultani (DPS) minta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di awal tahun 2021. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Devi Prihatini Sultani (DPS) dalam rapat pembahasan dengan Pemkot Bogor di ruang paripurna DPRD Kota Bogor, Senin (21/12/2020).

“Kalaupun mau dipaksakan, DPRD lebih menyetujui diawali pembelajaran tatap muda untuk tingkat SMA, sekaligus dijadikan pilot project,” kata DPS.

Ada sejumlah alasan DPS mengatakan belajar tatap muka tidak diberlakukan awal 2021, mulai dari kapasitas ruang kelas, prilaku anak dan lain sebagainya.

“Bisa dibayangkan anak SD dan TK bisa saja akan tukaran masker, yang tentu saja dikhawatirkan menjadi penyebab  penyebaran covid-19,” ungkap DPS kepada wartawan.

Baca juga  Sekolah-sekolah Negeri di Kota Bogor Berikan Kuota 20% Bagi Siswa Tidak Mampu

Selain itu, anggota Komisi 4 ini mengatakan, dirinya menolak digelar PTM di awal tahun, karena diprediksi penyebaran covid-19 akan meningkat pada Januari.

“Kalau untuk SMA mungkin boleh,” kata DPS lagi.

DPS mengatakan, banyak keluhan dari masyarakat untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Banyak yang bilang ‘daring jadi darting’ karena orang tua ada peran lebih dalam pembelajaran.

“Maka dari itu untuk keamanan, tetap pembelajaran jarak jauh atau PJJ, tetapi ada inovatif yang baru dari Disdik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, setelah rapat dengan dewan, tim pansus menganalisis data-data nya, salah satu adalah PTM, dewan ada yang menyampaikan persetujuan dan ada yang tidak untuk PTM.

Baca juga  DPRD Jabar: Alun-alun Kejaksan Kota Cirebon Harus Tingkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat

“Prioritas mana yang bisa dilakukan tatap muka, tapi utamanya bagaimana menekan agar tidak paparan covid-19 secara maksimal dengan tingkat penularan yang minimal. Untuk PTM, kami belum pernah membahas karena kasus signifikan dan dinas pendidikan diberikan keleluasaan untuk mempersiapkan skenario yang dipersiapkan,” pungkasnya. [] Ricky

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top