Kab. Bogor

DPRD Kabupaten Bogor Nilai Perlu Perda Mendukung Kinerja KPAD

Komisioner KPAD di DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (19/3/2021)

BOGOR-KITA.com, CIBINONG –  DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan tiga hal yang perlu dilakukan untuk mendukung kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah pembentukan peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum yang kuat dalam mendukung kinerja KPAD dan untuk menyukseskan Kabupaten Layak Anak.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo saat menerima kunjungan rombongan KPAD Kabupaten Bogor, di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (19/3/2021).

Dalam kesempatan itu Teguh Widodo didampingi oleh Robinton Sitorus dan Daen Nuhdiana.

Rombongan KPAD berjumlah sembilan orang komisioner meliputi, J. Jopie Gilalo, Waspada,  Erwin Suriana, Sopian Ginting, Hendra Bachtiar, Wita Hastuti, Heni Rustiani, Asep Saepudin dan Andika Rachman.

Baca juga  Sakit Hati Ditinggal Nikah, Foto Porno Pacar Disebar di Media Sosial

Turut hadir perwakilan dari dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor.

Ketua KPAD Jopie Gilalo menyampaikan bahwa KPAD ini lembaga baru yang perlu mendapat suport. Lembaga ini dibentuk melalui seleksi terbuka.

Dengan kehadiran KPAD diharapkan dapat menurunkan persentase pelanggaran hak anak, sesuai misi Bupati Bogor Ade Yasin, yaitu terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Tentu semua ini perlu dukungan dari semua pihak, mulai dari Bupati, DPRD, SKPD terkait dan semua lapisan masyarakat,” kata Ketua KPAD J. Jopie Gilalo.

Menanggapi hal tersebut, Teguh Widodo menyoroti tiga hal, pertama perlu segera dibentuk peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum yang kuat dalam mendukung kinerja KPAD dan untuk menyukseskan Kabupaten Layak Anak, kedua perlu dibentuknya Perbup untuk penguatan kelembagaan KPAD dan yang ketiga adalah suporting anggaran untuk mengoptimalkan layanan.

Baca juga  Pimpinan Ponpes Cibungbulang Minta Masyarakat Tidak Terpengaruh Reuni 212

Untuk saat ini, KPAD hanya dianggarkan Rp700.000.000 per tahun, tentu ini sangat jauh dari kata layak dan memadai.

“Anggaran tersebut pun masih menempel di Dinas DP3AP2KB. DPRD sangat mensuport untuk peningkatan anggaran operasional KPAD ke depannya,” katanya. [] Hari

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top