DPIS IPB University Bahas Model Ekonomi yang Cocok untuk Indonesia
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB University kembali menggelar webinar tentang Nusantaranomics. Webinar ini berkolaborasi dengan Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara (LKEN) dan Komunitas Angkringan Bentara Rakyat (AKAR).
Nusantaranomics merupakan sebuah model ekonomi berbasiskan ekonomi lokal. Model ini berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang telah lama berkembang dan mampu bertahan dari pengaruh ekonomi global. Sebagai manifestasi dari sistem ekonomi Pancasila, model ekonomi dengan pendekatan heterodoks ini perlu didorong di Indonesia untuk mewujudkan pemerataan yang berkeadilan di era digital saat ini.
Fachru Nofrian, PhD Ketua Jurusan Ilmu Eknomoi UPN Veteran Jakarta menyebutkan, tantangan ekonomi semakin kompleks terlebih dengan kondisi ekonomi dan demografis saat ini. Dengan demikian, dibutuhkan model ekonomi yang mampu menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan ekonomi heterodoks yang dinilai tidak mainstream.
Fachru menjelaskan, model ekonomi nusantaranomics secara normatif perlu dikembangkan dan diakselerasi lagi. Sehingga memiliki fokus pada technical progress. Sebagai refleksi pengembangan ekonomi, Indonesia masih belum punya pijakan technical progress walau digital investment semakin meningkat.
“Mungkin Nusantaranomics ini bisa mengakselerasi, membuat model technical progress tersebut dan berfokus pada paradoks-paradoks yang ada,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fachru menjelaskan, model nusantaranomics dapat memprediksikan arus global secara tepat dan harus dipertahankan. Tetapi harus dibuat lebih relevan, kuat, dan menarik untuk menjawab tantangan ekonomi. Menurutnya, nusantaranomics harus dikembangkan lebih lanjut ke dalam bentuk nusantaranometrics dengan menggunakan ekonometri untuk membuat linearisasi nusantara. Lebih lanjut, ia menegaskan, pendirian Nusantara School of Economics yang terdiri dari konsorsium beberapa universitas juga dibutuhkan.
Prof Achamad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya juga menyampaikan, dalam struktur masyarakat terdapat etnisitas yang dapat memunculkan nilai-nilai budaya yang menuntun pada interaksi manusia. Ia mengatakan, kelembangaan informal yang lebih banyak mengadopsi budaya masyakat akan lebih memungkinkan diadopsi daripada melompat langsung ke kelembagaan formal. Dalam konteks nusantaranomics, kelembagaan informal lebih memungkinkan sebagai instrumen perantara untuk menjembatani nilai-nilai masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang terjadi.
“Terdapat tiga kunci di luar kelembagaan informal tersebut yakni regulasi formal, aturan informasi dan mekanisme penegakannya. Celakanya, peran dari kelembagaan informal tersebut semakin kecil, adopsi nilai-nilai masyarakat menjadi berkurang dan digantikan dengan kelembagaan formal karena di negara-negara berkembang seperti Indonesia, efektivitas kelembagaan formal masih menjadi pertanyaan besar,”ungkapnya.
Ia menyebutkan ada tiga cara untuk memasukkan kelembagaan informasl ke dalam konsep pembangunan. Langkah tersebut adalah menyerap nilai-nilai budaya dan norma lokal, meletakkan struktur operasional pembangunan sebangun dengan struktur yang hidup di masyarakat, serta konsep pembangunan membutuhkan partisipasi dalam pelaksanaannya. Keterbelakangan di banyak negara berkembang disebabkan oleh ketidaksanggupan pemerintah memformulasikan konsep pembangunan yang bersandarkan kepada nilai-nilai masyarakatnya.
Prof Arya H Darmawan, Guru Besar IPB University dari Fakultas Ekologi Manusia menyetujui bahwa beberapa aktivitas perekonomian masyarakat tidak bisa dijelaskan oleh model ekonomi mainstream. Ia menyebut, ekonomi pembangunan masyarakat tidak bisa sembarang direplikasi dan di-scale up di tempat lain karena terikat dengan sosiobudaya lokal dan nilai-nilai tradisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penerapan model ekonomi nusantaranomics dalam mendukung ekonomi yang bersifat lokal spesifik menjadi sangat relevan. [] Hari
