BOGOR-KITA.com – Hukum harus adil tanpa diskriminasi. Demokrasi perlu diperbaiki agar tidak dibajak oligarki dan digadaikan koruptor. Serta perbaikan regulasi sebuah keharusan agar lebih berpihak pada publik. Termasuk pendidikan demokrasi perlu dibangun agar menghargai perbedaan pendapat dan penajaman pisau analisa warga sipil agar semakin kritis berbasis argumentasi serta data.
Hal tersebut menjadi kesimpulan Bedah Buku berjudul ‘Mengantar Ke Pemikiran Ideologi, Demokrasi dan Hukum Kenegaraan’ karya Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Raden Muhammad Mihradi S.H,M.H, yang dikemas dalam diskusi bertajuk Pesona Demokrasi, Sihir Hukum, di Warunk Upnormal Bogor, Rabu (6/3/2019).
Hadir dalam kegiatan tersebut pakar pidana FH Universitas Pakuan Dr Asmak Ul Hosnah, Pakar Budaya dan Sastra UI Drs. Maman S Mahayana, M.Hum. Kegiatan dipandu Rektor Kampus Bicara RRI Maulana.
Maman S Mahayana mengatakan buku karya Mihradi tersebut sanggup menyihir publik untuk secara jernih, dengan bahasa sederhana dan lugas, memahami kompleksitas hukum dan demokrasi.
“ Sehingga ke depan perlu diperbanyak karya karya sejenis dengan bahasa renyah dan jernih,” kata Maman.
Acara juga dihadiri berbagai kalangan, dari Kantor Staf Presiden, dosen, aktivis serta mahasiswa. Dalam diskusi terungkap demokrasi dan hukum masih perlu dibenahi. Hukum yang ditegakan harus adil tanpa diskriminasi. Demokrasi yang perlu diperbaiki agar tidak dibajak oligarki politik dan digadaikan korupsi. [] Hari
