Disetujui, Total Belanja Daerah Kabupaten Bogor 2021 Rp7,6 Triliun
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor setujui total belanja daerah Kabupaten Bogor tahun 2021 sebesar Rp7,6 triliun lebih atau persisnya Rp7, 639 triliun.
Persetujuan tersebut ditetapkan bersama antara DPRD Kabupaten Bogor dengan Pemkab Bogor dalam Rapat Paripurna DDPRD Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (30/11/2020).
Total belanja tersebut sebesar 60 persen atau Rp4,042 triliun ditargetkan bersumber dari transfer daerah, dan 40 persen dari pendapatan asli daerah atau PAD yang ditargetkan sebesar Rp2,717 triliun, sisanya dari silpa sebesar Rp880 miliar.
Bupati Bogor Ade Yasin dalam sambutan tertulis yang disampaikan Wakil Bupati Iwan Setiawan mengatakan, total belanja daerah tersebut digunakan untuk mendanai urusan wajib baik pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung, urusan pengawasan, urusan pemerintahan umum serta kewilayahan.
Iwan mengatakan belanja tersebut terbagi untuk 3 komponen belanja, meliputi belanja operasi dan modal sebesar Rp6, 320 triliun, belanja tidak terduga Rp28 miliar, dan belanja transfer Rp1,290 triliun.
“Belanja transfer sebesar Rp1,290 triliun tersebut terdiri dari belanja bagi hasil sebesar Rp157 miliar, dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp1,130 triliun,” kata Iwan.
Iwan kemudian merinci belanja operasi dan modal sebesar Rp6, 320 triliun yakni untuk membiayai program wajib, dan urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan.
Belanja program wajib antara lain meliputi,
-program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun rehabilitasi ruang kelas bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penerbitan kartu bodas, penyediaan mebeulair sekolah secara bertahap, program pendidikan non formal, peningkatan kualitas pendidikan melalui bantuan sekolah dan insentif guru paud serta madrasah;
-penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas serta pelayanan kesehatan pada empat rumah sakit umum daerah, program jaminan pelayanan kesehatan daerah, gerakan bogor bebas stunting, pembangunan beberapa puskesmas, pembangunan rumah sakit bogor utara, penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk antisipasi kondisi pandemi covid-19 masih berlanjut;
-program peningkatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan, pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan, pengelolaan air minum dan air limbah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, program mitigasi bencana serta pembangunan sistem layanan rujukan terpadu untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Belanja untuk urusan wajib non pelayanan dasar digunakan antara lain :
-program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, peningkatan kesempatan kerja melalui bogor career center;
-program perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan melalui pembangunan jembatan rawayan dan perbaikan rumah tidak layak huni;
-program perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
program ketahanan pangan melalui penyediaan benih padi dan jaminan usaha tani padi;
-pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;
-pelayanan administrasi kependudukan;
-program pemerintahan desa melalui samisade (satu miliar satu desa);
-peningkatan keselamatan lalu lintas;
-penguatan pelayanan komunikasi dan informatika dengan pemasangan wifi di beberapa wilayah kabupaten bogor;
-pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil untuk pemulihan ekonomi;
-pelayanan perizinan untuk mendukung peningkatan investasi melalui mall pelayanan publik;
-peningkatan kompetensi pemuda berupa beasiswa untuk 1200 orang berprestasi;
-pengembangan pariwisata dan nilai budaya; serta
-pengelolaan arsip dan perpustakaan daerah melalui penyediaan mobil perpustakaan keliling untuk membangun budaya literasi di masyarakat.
Belanja untuk urusan pilihan dengan fokus program antara lain,
-program festival wisata desa, peningkatan produksi dan pemasaran hasil ternak, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pengembangan perdagangan dan perindustrian.
-sementara belanja operasi dan modal untuk urusan kewilayahan dengan program pembangunan gedung kantor kecamatan secara bertahap, pada tahun 2021 akan dibangun gedung kecamatan di lima kecamatan yaitu kecamatan babakan madang, kecamatan rumpin, kecamatan jasinga, kecamatan rancabungur dan kecamatan caringin. [] Admin/Hari
